Jakarta – Pemerintah terus mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi memperkuat akses gizi dan layanan dasar, khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Langkah ini diperkuat melalui pembangunan Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan perbatasan negara salah satunya di PLBN Wini dan Motamasin. Kehadiran fasilitas ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memastikan masyarakat perbatasan mendapatkan layanan gizi yang merata dan berkualitas.
Pembangunan SPPG difokuskan pada wilayah dengan kebutuhan layanan gizi yang mendesak. Selain mendukung pemenuhan nutrisi, dapur MBG di kawasan perbatasan juga berfungsi sebagai penguat layanan dasar sekaligus penggerak aktivitas ekonomi lokal. Dengan demikian, kehadiran MBG tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga memperluas manfaat pembangunan hingga ke wilayah perbatasan.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa program MBG merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional yang berdampak luas.
“Program MBG adalah amanat Presiden untuk memastikan generasi Indonesia tumbuh sehat dan cerdas. Di sisi lain, program ini juga memperkuat ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, dan pelaku UMKM, sehingga manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan SPPG di perbatasan mencerminkan kehadiran negara dalam memperkuat layanan dasar.
“Kehadiran fasilitas ini menunjukkan komitmen negara dalam menjamin akses gizi yang layak, menjaga stabilitas pangan, serta memastikan ketersediaan layanan dasar bagi masyarakat di wilayah perbatasan,” tambah Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo.
Secara teknis, SPPG di PLBN Wini dan Motamasin dilengkapi dengan fasilitas yang memenuhi standar kebersihan dan keberlanjutan lingkungan, mulai dari dapur utama, area pencucian, gudang penyimpanan, hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Fasilitas pendukung seperti jaringan air bersih, area parkir, serta penataan kawasan juga disiapkan untuk menunjang operasional yang optimal.
Sementara itu, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara (Tasbara) BNPP, Budi Setyono, menekankan pentingnya kesiapan operasional pascapembangunan.
“Arahan Sekretaris BNPP menegaskan agar SPPG yang telah dibangun dapat segera dioperasikan. Oleh karena itu, kesiapan aspek teknis dan manajerial, termasuk penetapan mitra pengelola dan penyusunan SOP, menjadi hal yang krusial,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pengelolaan SPPG di kawasan PLBN memerlukan koordinasi lintas sektor.
“Perencanaan operasional harus mencakup pemetaan kebutuhan pangan, distribusi, hingga kesiapan tenaga kerja agar layanan berjalan efektif dan berkelanjutan,” tambah Budi Setyono.
Melalui percepatan ini, pemerintah bersama BNPP menegaskan komitmennya untuk menghadirkan MBG di perbatasan sebagai upaya memperkuat akses gizi dan layanan dasar. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia.
