JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki dampak ekonomi yang semakin luas, tidak hanya melalui pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga melalui pembentukan pasar bagi produk desa, penciptaan aktivitas usaha, hingga mendorong investasi nasional.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan MBG harus dirancang agar petani, UMKM, BUMDes, koperasi, dan masyarakat miskin di sekitar lokasi program memperoleh manfaat ekonomi. Salah satu caranya dengan mengoptimalkan produk wilayah setempat sebagai sumber pasokan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Konsep MBG 80 persen menggunakan produk wilayah setempat. Kami ingin memastikan masyarakat miskin ikut dan tidak tertinggal dari kemanfaatan program nasional tersebut,” ujar Budiman.
Menurut Budiman, MBG tidak cukup dipandang sebatas program pemenuhan gizi. Besarnya kebutuhan pangan program tersebut dapat menciptakan permintaan yang berkelanjutan terhadap beras, telur, ayam, ikan, sayuran maupun berbagai komoditas yang diproduksi masyarakat desa.
Karena itu, ia mengingatkan adanya risiko manfaat ekonomi MBG justru mengalir keluar daerah apabila kebutuhan SPPG lebih banyak dipenuhi pelaku usaha dari luar wilayah. KDKMP dapat mengambil posisi strategis sebagai penghubung antara produsen desa dan dapur MBG sehingga petani maupun pelaku usaha kecil memperoleh akses terhadap pasar yang lebih pasti.
“Setelah KDKMP selesai semua dan SPPG berjalan, akan kami komunikasikan agar ada integrasi sehingga rantai pasok tidak terputus,” katanya.
Dampak ekonomi MBG juga mulai terlihat pada indikator investasi nasional. Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk Andry Asmoro menilai belanja yang diturunkan melalui kedua program tersebut ikut berkontribusi terhadap kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kuartal II-2026.
“Kalau kita bicara dari sisi investasi, memang masih banyak didukung oleh belanja yang diturunkan dari program pemerintah seperti MBG dan KDMP,” kata Andry.
PMTB tercatat tumbuh 6,67 persen secara tahunan pada kuartal II-2026 dan memberikan kontribusi 2,06 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi, meningkat dibandingkan 1,79 poin persentase pada kuartal sebelumnya. Aktivitas investasi antara lain terlihat pada sektor konstruksi dan industri otomotif yang berkaitan dengan kebutuhan belanja modal.
Kinerja investasi tersebut turut menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II-2026, di tengah ketidakpastian ekonomi global. Meski demikian, Andry mengingatkan dorongan belanja pemerintah selanjutnya perlu diikuti peningkatan investasi sektor swasta agar momentum pertumbuhan semakin kuat dan berkelanjutan.
“Permintaan atau _demand_ dari investasi itu tetap ada, namun harus semakin didorong oleh demand dari sektor swasta,” ujarnya.
Dengan integrasi MBG dan KDKMP, satu alokasi belanja pemerintah berpotensi menciptakan mata rantai ekonomi yang lebih panjang: makanan bergizi diterima masyarakat, produk petani dan UMKM terserap, koperasi desa memperoleh aktivitas usaha, lapangan kerja tercipta, investasi meningkat, dan uang berputar kembali di daerah.
Skema tersebut menempatkan MBG bukan hanya sebagai investasi pembangunan manusia, tetapi juga sebagai instrumen penguatan ekonomi dari tingkat desa.
