Oleh : Abdul Razak)*
Ketidakpastian global kembali menjadi tantangan nyata bagi perekonomian dunia. Eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, fluktuasi harga komoditas, hingga arah kebijakan moneter negara maju yang sulit diprediksi menciptakan tekanan berlapis terhadap pasar keuangan global. Dalam konteks ini, stabilitas nilai tukar rupiah tidak lagi sekadar persoalan teknis, melainkan menjadi indikator utama kepercayaan pasar terhadap ketahanan ekonomi nasional.
Dalam sebuah forum Seminar Nasional Ketahanan Ekonomi Indonesia Menghadapi Volatilitas Nilai Tukar Global di Jakarta pada April 2026, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menegaskan bahwa kondisi global saat ini tergolong tidak biasa dan membutuhkan respons kebijakan yang konsisten, pre-emptive, serta terukur. Bank Indonesia, menurut Destry, terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter yang dimiliki secara terukur, berkelanjutan, dan tepat waktu, sekaligus memastikan kehadiran aktif di pasar guna menjaga stabilitas nilai tukar.
Pendekatan ini tercermin dalam bauran kebijakan yang komprehensif, mulai dari intervensi di pasar offshore melalui Non-Deliverable Forward (NDF), intervensi di pasar domestik melalui spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga pembelian Surat Berharga Negara di pasar sekunder. Strategi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas rupiah dijaga melalui berbagai kanal secara simultan, mencerminkan kehati-hatian sekaligus ketegasan dalam merespons tekanan eksternal.
Tekanan terhadap rupiah sendiri sempat terlihat dari pelemahan hingga menyentuh level Rp17.122 per dolar AS. Angka tersebut menempatkan rupiah sebagai salah satu mata uang dengan tekanan terdalam di kawasan Asia. Meski demikian, pergerakan selanjutnya menunjukkan adanya stabilisasi jangka pendek, dengan rupiah sempat menguat ke kisaran Rp17.168 per dolar AS.
Analis Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange, Muhammad Amru Syifa, menilai bahwa penguatan tersebut tidak lepas dari kombinasi sentimen domestik dan global yang meski masih memberikan tekanan, namun diimbangi oleh faktor stabilisasi jangka pendek. Ia menambahkan bahwa komitmen Bank Indonesia dalam menjaga nilai tukar, yang didukung oleh cadangan devisa yang relatif kuat, turut menjaga kepercayaan investor.
Dalam situasi seperti ini, stabilitas nilai tukar tidak hanya diukur dari level kurs, melainkan juga dari tingkat volatilitasnya. Fluktuasi yang terlalu tajam berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha, terutama dalam perencanaan impor bahan baku, pengelolaan utang luar negeri, hingga pengambilan keputusan investasi jangka panjang. Oleh karena itu, langkah Bank Indonesia dalam meredam gejolak jangka pendek menjadi sangat krusial untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif.
Selain intervensi pasar, Bank Indonesia juga memastikan likuiditas rupiah tetap terjaga. Destry Damayanti menyampaikan bahwa pertumbuhan uang primer atau base money saat ini berada di atas 12 persen, mencerminkan kebijakan ekspansi likuiditas yang masih berlangsung. Target bank sentral adalah menjaga pertumbuhan base money agar tidak berada di bawah 10 persen sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Langkah strategis lainnya adalah pengetatan tata kelola transaksi valuta asing domestik, termasuk kewajiban dokumen underlying untuk transaksi di atas 50 ribu dolar AS. Kebijakan ini dipandang sebagai upaya menjaga kualitas transaksi tanpa menghambat aktivitas ekonomi riil. Di sisi lain, Bank Indonesia juga mendorong diversifikasi penggunaan mata uang melalui Local Currency Transaction (LCT), yang nilainya telah mencapai 25,72 miliar dolar AS pada akhir 2025. Inisiatif ini menjadi bagian penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam jangka menengah.
Dari sisi ketahanan eksternal, posisi cadangan devisa Indonesia yang mencapai 148,3 miliar dolar AS pada akhir Maret 2026 menjadi bantalan penting dalam menghadapi gejolak global. Cadangan ini memberikan ruang bagi otoritas moneter untuk melakukan intervensi secara terukur tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap fundamental ekonomi.
Namun demikian, stabilitas nilai tukar tidak dapat hanya mengandalkan cadangan devisa. Penguatan fundamental ekonomi tetap menjadi kunci utama. Dalam hal ini, pemerintah juga mengambil peran strategis melalui kebijakan fiskal yang adaptif dan berorientasi pada pertumbuhan.
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa Indonesia tengah menggeser fokus pembangunan ekonomi dari sekadar menjaga stabilitas menuju pertumbuhan yang lebih produktif dan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah mendorong industri hilir, memperkuat sektor manufaktur, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan efisiensi agar pertumbuhan ke depan tidak hanya stabil, tetapi juga lebih tangguh dan terdiversifikasi.
Menurut Purbaya, kinerja ekonomi Indonesia saat ini relatif kuat dibandingkan negara G20 dan negara berkembang lainnya, didukung oleh pertumbuhan yang stabil, inflasi yang terkendali, serta defisit dan rasio utang yang terjaga. Optimisme ini tercermin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5,4 hingga 6 persen pada 2026, di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
Sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas rupiah ke depan. APBN tetap berfungsi sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat, sementara kebijakan moneter memastikan stabilitas pasar keuangan tetap terjaga.
Ke depan, tantangan utama bukan hanya menjaga rupiah agar tidak melemah, tetapi memastikan stabilitas tersebut kredibel dan berkelanjutan. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, konsistensi kebijakan, komunikasi yang transparan, serta koordinasi yang solid antar-otoritas menjadi fondasi utama.
Pada akhirnya, stabilitas nilai tukar adalah soal menjaga ekspektasi. Ketika ekspektasi pasar terkelola dengan baik, kepercayaan akan terjaga, dan dari situlah ketahanan ekonomi nasional dapat terus diperkuat di tengah tekanan global yang tidak kunjung mereda.
)* Analis Kebijakan
