Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai menjadi langkah strategis untuk menurunkan angka stunting di Indonesia.
Anggota Komisi IX DPR RI, Indah Kurniawati, menyatakan bahwa masalah stunting, anemia, dan kekurangan gizi masih menjadi tantangan serius, terutama di Provinsi Jawa Timur.
“Angka prevalensi stunting masih tinggi, khususnya pada anak-anak usia dini. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan komitmen nyata menekan stunting melalui program seperti Makan Bergizi Gratis. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak sangat penting untuk mempercepat penanganan gizi ini,” ujar Indah.
Program MBG menyasar peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMK, termasuk lembaga nonformal.
Menurut Indah, program ini tidak sekadar memberi makanan gratis, tapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul di masa depan.
Perwakilan dari Badan Gizi Nasional (BGN), Ari Yulianto, menambahkan bahwa pola makan seimbang adalah dasar dari kesehatan anak secara menyeluruh.
“Program MBG mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menitikberatkan pada pemenuhan gizi anak sejak dini. SDM yang berkualitas akan melahirkan generasi sehat, cerdas, dan mampu bersaing secara global,” jelas Ari.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan BGN tanpa wewenang.
Sosialisasi MBG sekaligus menjadi ajang edukasi untuk mencegah penyelewengan program.
Di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, program MBG turut disosialisasikan kepada masyarakat Sembalun.
Warga menyambut program ini dengan antusias dan berharap adanya perbaikan gizi serta penurunan stunting di wilayah mereka.
Anggota Komisi IX DPR RI lainnya, Muazzim Akbar, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor demi keberlanjutan program MBG.
“Membangun SPPG tidak murah. Pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta harus bersinergi agar program ini berjalan optimal,” ujarnya.
Muazzim juga menyampaikan rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dengan dana awal Rp5 miliar per unit, untuk menyediakan kebutuhan pokok terjangkau.
Selain itu, BUMDes diinstruksikan untuk mengalokasikan 20% anggarannya guna mendukung MBG.
Provinsi NTB sendiri telah memiliki 30 SPPG—24 di Pulau Lombok dan 6 di Pulau Sumbawa. Kabupaten Lombok Timur telah berkontribusi dengan lima unit SPPG yang aktif.
Dengan kolaborasi berbagai pihak, program ini diharapkan menjadi kunci dalam membentuk generasi Indonesia yang lebih sehat dan kuat.
[edRW]
