Jakarta – Pemerintahan saat ini terus membuktikan komitmen mengakselerasi ekonomi nasional melalui penguatan sinergi pusat dan daerah. Perbaikan ekosistem investasi terbukti sukses menjadi katalisator penciptaan lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat luas.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa kepastian hukum dan efisiensi birokrasi adalah fondasi utama untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja.
“Kepastian layanan investasi menjadi kunci utama kita untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Pemerintah terus berkomitmen memangkas birokrasi agar investor merasa aman menanamkan modalnya di Indonesia,” ujar Rosan.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kesiapan aparatur daerah. Dukungan responsif mutlak diperlukan agar agenda strategis hilirisasi tereksekusi sempurna di lapangan.
“Hilirisasi yang sedang kita pacu saat ini membutuhkan dukungan layanan daerah yang responsif. Jika pemerintah daerah sigap, maka penyerapan tenaga kerja lokal pasti akan melonjak drastis,” tambahnya.
Visi besar pemerintah pusat tersebut direspons secara agresif oleh wilayah Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat berbicara di stasiun televisi nasional menyebutkan komitmen mempermudah perizinan sukses membuahkan apresiasi tingkat nasional pada 2026 ini.
“Jawa Tengah baru saja menerima penghargaan Anugerah Layanan Investasi 2026. Ini adalah bukti nyata bahwa kami tegak lurus dengan arahan pusat untuk memanjakan investor lewat birokrasi yang transparan,” ucap Luthfi.
Ia meyakini bahwa penghargaan tersebut akan memicu hadirnya dampak ekonomi riil. Efek domino investasi ditargetkan mampu menekan angka pengangguran secara signifikan.
“Semakin mudah izin diberikan, semakin cepat pabrik dan usaha berdiri. Ujungnya, anak-anak muda di daerah tidak perlu merantau jauh karena lapangan kerja tersedia melimpah di kampung halaman sendiri,” jelasnya.
Di tingkat kota, terobosan birokrasi serupa juga dieksekusi dengan baik oleh Kota Tangerang. Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menjelaskan bahwa digitalisasi perizinan diterapkan konsisten demi memangkas hambatan prosedural masuknya modal.
“Layanan investasi di Kota Tangerang terus kami dorong agar makin mudah dan pasti. Kami menyadari bahwa investasi adalah urat nadi pembangunan kota dan penyedia lowongan kerja bagi warga,” kata Sachrudin.
Sebagai wujud integritas pelayanan publik, ia menambahkan bahwa sistem pengawasan ketat turut diterapkan guna memastikan pelayanan pemerintah benar-benar berpihak pada kemajuan dunia usaha.
“Kami siap mengawal setiap investasi yang masuk dari hulu hingga hilir, memastikan semua prosesnya cepat dan terbebas dari pungli,” tegasnya.*
