Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menegaskan bahwa pemerintah terus mengambil langkah nyata dan terukur untuk melindungi hak-hak buruh di tengah dinamika pembahasan kebijakan ketenagakerjaan. Ia menjelaskan bahwa formula penetapan Upah Minimum 2026 telah dibahas secara komprehensif melalui forum tripartit nasional yang melibatkan perwakilan pekerja dan pengusaha. Mekanisme tersebut, menurutnya, menjadi ruang yang sah agar setiap kelompok dapat menyampaikan pandangan secara terbuka dan objektif.
“Upah minimum harus memastikan daya beli buruh tetap terjaga, sekaligus memberi ruang bagi dunia usaha untuk beroperasi secara sehat,” ujarnya. Afriansyah menekankan bahwa pemerintah tidak hanya melihat persoalan upah dari sisi pekerja, tetapi juga mempertimbangkan stabilitas usaha agar lapangan kerja tetap terjaga dalam jangka panjang.
Pernyataan ini disampaikan di tengah munculnya seruan demonstrasi yang belakangan dinilai berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan di luar isu kesejahteraan buruh. Menurut Afriansyah, jalur dialog resmi melalui lembaga tripartit sudah terbukti sebagai mekanisme paling efektif dalam menjaga ketertiban sekaligus memastikan aspirasi buruh ditangani secara transparan dan adil. Pemerintah juga menguatkan sistem pengawasan dan pemantauan agar setiap tuntutan yang masuk melalui prosedur resmi dapat ditindaklanjuti dengan tepat.
Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, turut menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah menjaga keseimbangan antara hak pekerja dan keberlanjutan usaha. Ia menegaskan bahwa dialog konstruktif merupakan pondasi utama dalam membangun stabilitas sosial, terutama di sektor ketenagakerjaan yang melibatkan kepentingan banyak pihak.
“Pemerintah dan DPR akan terus mendorong forum tripartit sebagai sarana penyampaian aspirasi yang sah. Semua pihak diharapkan memanfaatkan jalur resmi ini, bukan melalui aksi yang dapat menimbulkan konflik,” tegasnya. Felly menambahkan bahwa menjaga ketertiban publik menjadi kunci agar kepentingan buruh tidak terdistorsi oleh narasi yang menyesatkan.
Sinergi pemerintah dan DPR dalam memperkuat jalur dialog resmi melalui forum tripartit menegaskan bahwa perlindungan buruh merupakan prioritas yang dijalankan secara terukur dan bertanggung jawab. Pendekatan ini tidak hanya menjaga ketertiban publik, tetapi juga memastikan setiap aspirasi buruh diproses secara transparan tanpa terpengaruh provokasi atau kepentingan yang menyimpang. Dengan demikian, negara menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme yang aman, sah, dan konstruktif.
