Jawa Barat- Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terus menunjukkan perkembangan positif. Selain berhasil menjangkau jumlah calon siswa yang melampaui target nasional, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas program melalui proses seleksi yang transparan, bebas titipan, dan berbasis data kesejahteraan masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan akses pendidikan berkualitas benar-benar diterima oleh anak-anak dari keluarga paling tidak mampu di seluruh Indonesia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak boleh diwarnai praktik titipan, pungutan liar, maupun manipulasi data. Saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 Cibinong, Kabupaten Bogor, ia menekankan bahwa program tersebut merupakan perhatian khusus Presiden untuk menjamin tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan yang layak.
“Program ini adalah gagasan langsung dari Bapak Presiden Prabowo untuk keluarga paling tidak mampu. Ini adalah perhatian khusus dari Bapak Presiden, karena Bapak Presiden ingin seluruh anak Indonesia memperoleh pendidikan yang baik, tidak ada yang tertinggal,” ujar Saifullah Yusuf.
Menurutnya, proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat tidak dilakukan melalui mekanisme pendaftaran umum, melainkan melalui penjangkauan berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta verifikasi langsung di lapangan. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat diminta menjaga transparansi dan tidak melakukan penyimpangan dalam bentuk apa pun.
“Tidak boleh memanipulasi data, tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apa pun. Tidak boleh ada pungutan, tidak boleh ada yang titip-titip KKN, tidak boleh ada titipan. Semuanya harus berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan sarana pendukung Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meninjau langsung pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, yang saat ini telah mencapai progres fisik 45,42 persen. Pemerintah menargetkan fasilitas tersebut dapat digunakan pada tahun ajaran 2026/2027.
“Ini akan menjadi tumpuan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di NTB. Karena itu saya meminta agar progres pembangunan di sini terus dipercepat sehingga minimal sudah dapat berfungsi dan digunakan oleh adik-adik kita pada tahun ajaran baru nanti,” ujar Dody Hanggodo.
