Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan Aceh pascabencana dengan mendorong transisi penanganan dari fase tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.
Fokus utama diarahkan pada pemenuhan kebutuhan paling mendesak, seperti air bersih, listrik, layanan kesehatan, hingga pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, saat memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah, aparat keamanan, BUMN, serta relawan di Kantor Gubernur Aceh.
“Saya datang ke sini untuk memastikan prioritasnya jelas. Banyak masalah yang harus dipecahkan, tetapi kita harus menengahkan mana yang paling utama,” ujar Pratikno.
Menurutnya, sejumlah layanan dasar masih menghadapi kendala, mulai dari rumah sakit yang belum beroperasi optimal, warga yang belum bisa kembali membersihkan rumah, hingga gangguan operasional SPBU dan konektivitas wilayah.
“Ini bukan hanya soal jaringan, tapi juga air bersih, listrik, dan fasilitas publik agar masyarakat bisa kembali beraktivitas,” katanya.
Pemerintah juga menaruh perhatian pada percepatan pencairan anggaran. Pratikno menyebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memulai proses pencairan dana kedaruratan, termasuk bantuan bagi rumah rusak ringan, sedang, dan berat.
“Nanti akan kami kawal percepatan bantuan biaya hidup dan perbaikan rumah, termasuk untuk sawah dan kebun yang rusak,” tegasnya.
Selain pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan ekonomi lokal menjadi perhatian utama. Pemerintah pusat berkoordinasi dengan sejumlah kementerian untuk mendorong UMKM kembali bergerak.
“Kalau peredaran uang di masyarakat naik, demand akan tumbuh. Tapi kita juga harus memikirkan supply side-nya. UMKM harus bergerak lagi,” jelas Pratikno.
Dari sisi konektivitas, Telkomsel mencatat lebih dari 90 persen jaringan di Aceh telah kembali beroperasi.
Vice President Area Network Operations Sumatera Telkomsel, Nugroho A. Wibowo, mengatakan pemulihan dilakukan dengan mengedepankan keselamatan dan keberlanjutan layanan.
“Jaringan bukan sekadar infrastruktur. Di balik setiap site yang kembali aktif, ada harapan masyarakat untuk kembali beraktivitas,” ujarnya.
Di tengah proses pemulihan, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi provokasi.
Akademisi sekaligus pemerhati sosial Aceh, Wiratmadinata, mengingatkan agar warga tidak terpengaruh agenda politik tertentu.
“Saat ini ada usaha dari kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan kerawanan psikologis warga korban bencana,” katanya.
Ia mengajak masyarakat tetap tenang, bersatu, dan memprioritaskan pemulihan demi menjaga kedamaian dan keberlanjutan Aceh. ****
