JAKARTA – Penguatan ketahanan pangan di tingkat desa dinilai menjadi langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian bangsa sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan.
Dewan Pakar APDESI Merah Putih, Johan Aripin Muba, menegaskan pihaknya siap memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan sektor pertanian dan peluncuran program ekonomi baru yang berbasis desa.
Kami bergerak dari sektor swasta, menggunakan dana pribadi dan kelompok untuk membantu para petani di masing-masing desa guna menyukseskan ketahanan pangan, ujar Johan.
Sebagai langkah awal, APDESI Merah Putih meluncurkan Utility Coin untuk keluarga desa. Program tersebut diperkenalkan dalam Rakernas sebagai bagian dari upaya menyatukan visi desa-desa di seluruh Indonesia dalam mendukung program pangan nasional.
Johan menjelaskan, setelah konsolidasi dalam Rakernas, pihaknya akan mulai melakukan sosialisasi gerakan ekonomi desa pada Juli 2026. Program tersebut ditargetkan menjangkau 75.266 desa di seluruh Indonesia.
Program penguatan ini ditargetkan mampu menyasar 75.266 desa di seluruh Indonesia, katanya.
Pada tahap awal, implementasi program akan difokuskan di 10 provinsi prioritas, yakni seluruh provinsi di Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Jambi, dan Sumatera Selatan.
Selain memperkuat ketahanan pangan, program tersebut juga diarahkan untuk mendorong kemandirian fiskal desa melalui optimalisasi potensi lokal dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).
Selain memperkuat ketahanan pangan, sasaran utama dari gerakan ini adalah mewujudkan kemandirian fiskal di tingkat perdesaan, ujar Johan.
Ketua Umum APDESI Merah Putih, Anwar Sadat, menilai desa harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan yang mampu menggerakkan perekonomian nasional dari tingkat akar rumput.
Desa memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal sosial yang sangat besar. Jika seluruh potensi itu dikelola secara baik melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, desa akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus benteng ketahanan pangan Indonesia, kata Anwar.
Menurutnya, penguatan ekonomi desa perlu difokuskan pada sektor pertanian, peternakan, koperasi, UMKM, serta kemitraan usaha yang mampu meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa ketahanan pangan menjadi salah satu pilar utama transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia maju 2045.
Dalam satu negara yang sedang melakukan transformasi tentu akan ada respons, baik positif maupun negatif. Tetapi yang paling penting adalah pemahaman masyarakat mengenai proses transformasi yang sedang dijalankan secara fundamental oleh pemerintah, ujar Dony.
