SERANG – Upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus diperkuat melalui kolaborasi strategis antara pemerintah dan sektor swasta dalam program rumah subsidi. Sinergi ini menjadi fondasi penting untuk memastikan pembangunan perumahan tidak hanya berjalan masif, tetapi juga berkelanjutan dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan negara.
Kolaborasi tersebut tercermin dalam peninjauan Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari ke Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, yang merupakan salah satu proyek rumah subsidi hasil kerja sama pemerintah dan pengembang swasta. Peninjauan dilakukan dalam rangka persiapan akad massal 50 ribu unit rumah subsidi yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Desember 2025 dan direncanakan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
“Ini persiapan acara akad massal 50 ribu rumah yang insya Allah akan dihadiri Presiden. Jadi semua aspek harus benar-benar siap,” ujar Muhammad Qodari.
Dalam kunjungan tersebut, Qodari meninjau kualitas bangunan, kelayakan infrastruktur, serta penataan kawasan perumahan. Pemerintah menilai peran pengembang swasta sangat menentukan keberhasilan program, terutama dalam menjaga mutu hunian agar benar-benar nyaman ditempati MBR.
“Rumah subsidi tidak boleh dipandang sekadar angka. Yang terpenting adalah rumahnya layak, aman, dan manusiawi,” tegas Muhammad Qodari.
Qodari juga menekankan bahwa keterlibatan swasta merupakan bagian dari ekosistem besar pembangunan perumahan nasional. Pemerintah berperan menyiapkan regulasi dan insentif, sementara swasta berkontribusi melalui investasi dan pelaksanaan pembangunan di lapangan.
“Ini kerja bersama. Pemerintah menyiapkan kebijakan, pengembang memastikan kualitas, dan masyarakat merasakan manfaatnya,” tambah Muhammad Qodari.
Kolaborasi tersebut dirasakan langsung oleh penerima manfaat. Salah satu penghuni, Iman Mutaqin, menyampaikan bahwa rumah subsidi yang ditempatinya memberikan kepastian hunian dengan cicilan terjangkau dan lokasi strategis.
“Rumahnya nyaman, cicilannya sesuai kemampuan, dan dekat dengan tempat kerja,” ujar Iman Mutaqin.
Dari sisi pengembang, dukungan terhadap program pemerintah juga terus diperkuat. Ketua DPD REI Banten Roni menyatakan sektor swasta memiliki tanggung jawab moral dan ekonomi untuk menyukseskan program rumah subsidi.
“Pengembang siap mendukung penuh program perumahan rakyat agar MBR memiliki rumah yang layak dan berkualitas,” ujar Roni.
Ia menambahkan, berbagai kebijakan pemerintah seperti pembebasan BPHTB dan PBG, suku bunga KPR subsidi tetap, serta bantuan uang muka menjadi stimulus penting bagi pengembang dan masyarakat.
“Kebijakan ini menciptakan iklim yang sehat bagi pengembang sekaligus meringankan beban masyarakat,” tegas Roni.
Kolaborasi pemerintah dan swasta diharapkan semakin solid untuk menjawab kebutuhan perumahan nasional yang terus meningkat. Sinergi yang terbangun dinilai mampu menjadikan program rumah subsidi sebagai solusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan MBR secara berkelanjutan.
