JAKARTA — Pemerintah tengah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seiring perubahan pola musim hujan 2026-2027. Kepala daerah didorong meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait dan memastikan informasi cuaca menjadi dasar dalam menyusun langkah antisipasi di wilayah masing-masing.
“Kita khawatirkan saat ini karena sifat hujannya untuk musim hujan 2026-2027 ini adalah normal, tapi durasinya lebih pendek. Sehingga kita khawatirkan terkait dengan peningkatan dari bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan longsor nantinya,” kata Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Prof. Teuku Faisal Fathani.
BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan yang lebih lambat dibandingkan pola biasanya. Kondisi tersebut berkaitan dengan pengaruh El Nino yang sangat kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD), sehingga pemerintah daerah perlu menyesuaikan langkah kesiapsiagaan berdasarkan perkembangan cuaca di masing-masing wilayah.
“Sebagian lagi ini masuknya di bulan November dan Desember. Dan puncaknya nanti musim hujan di Desember, Januari, Februari,” ujar Faisal.
“Sekarang untuk Operasi Modifikasi Cuaca ini cukup sulit karena potensi awan konvektif itu sangat rendah di puncak-puncak musim kemarau ini. Oleh sebab itu, operasi modifikasi cuaca ini sangat situasional,” sambungnya.
Wakil Menko Pangan Hanif Faisol Nurofiq meminta kepala daerah mencermati perubahan musim yang dapat berdampak terhadap berbagai sektor. Ia mendorong lahirnya komitmen dan usulan kebijakan yang dapat dikoordinasikan dengan kementerian terkait untuk memperkuat ketahanan wilayah.
“Pada saat musim hujan terdorong musim kemarau, maka ada beberapa hal yang juga harus kita khawatirkan,” ujar Hanif.
Penguatan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi juga dilakukan sejumlah pemerintah daerah, contohnya di Aceh.
Plt Sekda Aceh Taufik mengatakan informasi cuaca, iklim, dan potensi bencana menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk menentukan langkah antisipasi sejak dini.
Menurutnya, informasi tersebut terus diteruskan kepada pemerintah kabupaten/kota agar kesiapsiagaan dapat ditingkatkan sesuai kondisi dan potensi ancaman di masing-masing wilayah.
“Kami terus memberikan informasi kesiapsiagaan kepada kabupaten/kota. Untuk itu, kami membutuhkan saran dan masukan dari pihak-pihak terkait,” kata Taufik.
Kolaborasi pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam menghadapi dinamika cuaca. Dengan informasi yang terus diperbarui, pemerintah daerah dapat menyesuaikan kesiapan infrastruktur, layanan publik, serta respons kebencanaan berdasarkan kondisi wilayah masing-masing. (*)
