JAKARTA – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat melalui tata kelola kemitraan yang profesional, transparan, dan sesuai mekanisme resmi Badan Gizi Nasional (BGN). Para mitra didorong memahami risiko investasi sekaligus menghindari pihak-pihak yang menjanjikan kemudahan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
CEO Promedia Group sekaligus Pengamat Kebijakan Publik Agus Sulistriyono menilai keterlibatan dalam program MBG perlu dibangun dengan kesiapan usaha dan perhitungan risiko yang matang. Menurutnya, investasi pada SPPG tetap memiliki dinamika sebagaimana kegiatan usaha pada umumnya.
“Jangan jadi pengusaha kalau mau untungnya saja, lalu mengadu ke sana ke mari ketika rugi. Bisnis bukan hanya soal menerima laba, tetapi juga keberanian menanggung risiko,” kata Agus di Jakarta.
Agus juga mendorong persoalan yang dihadapi mitra ditelusuri secara transparan, termasuk apabila terdapat pihak yang sebelumnya menjanjikan kepastian aktivasi dapur.
“Kalau percaya broker yang menjual janji dapur pasti jalan, periksa brokernya. Kalau uang disetor ke yayasan, buka aliran uangnya,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Kepala BGN Sudaryono menegaskan aktivasi SPPG sepenuhnya dilakukan melalui sistem dan database resmi BGN. Tidak ada asosiasi maupun individu yang diberikan kewenangan untuk menjadi perantara aktivasi.
“Tidak ada pihak mana pun yang kami otorisasi untuk membantu kami, menghubungi siapapun atau menjadi calo BGN untuk mengaktivasi dapur-dapur ini,” tegas Sudaryono.
Sudaryono menjelaskan, BGN akan menghubungi mitra secara langsung, menempatkan Kepala SPPG, serta mengaktifkan virtual account sesuai mekanisme yang berlaku. Penentuan SPPG yang diaktifkan juga mempertimbangkan kesiapan serta kebutuhan dan prioritas wilayah.
Penegasan tersebut memberikan kepastian bagi mitra bahwa kemitraan MBG berjalan melalui mekanisme yang terukur dan transparan. Dengan tata kelola yang semakin kuat, pelaksanaan MBG diharapkan dapat berkembang secara sehat sekaligus menjaga kepercayaan mitra dan masyarakat.
