Jakarta – Data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru mencatat penurunan angka kemiskinan pada Maret 2025 menjadi 23,85 juta orang atau 8,47% dari total penduduk, turun 0,21 juta dibanding September 2024. Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto menyambut positif capaian ini sebagai bukti efektivitas “jurus terpadu” penekanan kemiskinan yang diungkap Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Prasetyo menjelaskan empat program strategis yang kini saling terhubung dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pertama, penyusunan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Kedua, program Makan Bergizi Gratis—tak hanya menambah asupan gizi anak, tapi juga menciptakan lapangan kerja bagi warga miskin maupun yang kehilangan pekerjaan.
“Potensi lapangan pekerjaan hasil dari program Makan Bergizi itu bisa difokuskan kepada saudara-saudara kita yang hari ini berada di bawah garis kemiskinan,” ujarnya.
Ketiga, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diharapkan menggerakkan perekonomian perdesaan sekaligus membuka peluang usaha baru. Keempat, percepatan program hilirisasi komoditas mentah dalam negeri untuk menambah nilai dan menyerap tenaga kerja.
“Program hilirisasi ini sedang kita genjot agar segera terealisasi dan membuka lapangan pekerjaan baru,” tutup Prasetyo.
DPR juga menyambut baik penurunan angka kemiskinan tersebut. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sudah melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan.
“Ya kan memang tujuan dari pemerintahan yang belum lama ini adalah antara lain dalam aspek kita adalah menurunkan tingkat kemiskinan,” kata Dasco.
DPR selaku penyeimbang juga sudah menjalankan tugasnya untuk mendukung dan juga mengkaji berbagai masukan dari BPS maupun masyarakat.
“Dan upaya-upaya itu terus dilakukan oleh pemerintahan pada saat sekarang dan tentunya DPR mendukung itu dan kita akan kaji secara komprehensif masukan dari BPS,” ujar Dasco.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan penurunan 0,10 persen poin ini dihitung dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025. Susenas yang digelar setiap Maret dan September digunakan untuk memantau dinamika kemiskinan dan merumuskan kebijakan.
“Persentase penduduk miskin turun menjadi 8,47%, diiringi penurunan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0,85%,” ujarnya.
Dengan kolaborasi antara data akurat, program sosial-ekonomi yang terintegrasi, dan pengawasan DPR, pemerintah menegaskan komitmen menurunkan kemiskinan lebih jauh.
