JAKARTA – Pengibaran bendera bajak laut ala anime One Piece jelang momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 mengundang perhatian serius dari sejumlah tokoh nasional.
Fenomena tersebut dinilai bisa memicu provokasi dan bahkan mengarah pada disintegrasi bangsa, jika tidak segera ditanggapi secara bijak dan proporsional.
Menanggapi adanya fenomena pengibaran bendera One Piece, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa sejumlah lembaga intelijen telah melaporkan dugaan adanya upaya sistematis untuk memecah belah bangsa melalui simbol-simbol non-negara.
“Kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan intelijen, memang ada upaya-upaya namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (31/7/2025) malam.
Menurutnya, pengibaran simbol-simbol seperti Jolly Roger, yang merupakan bendera bajak laut dalam serial One Piece tersebut, sama sekali tidak bisa dianggap sebagai sekadar tren atau hiburan semata.
Kemunculannya yang masif, bahkan pada saat momentum sakral menjelang perayaan 17 Agustus dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang tidak menginginkan Indonesia untuk terus bisa maju.
“Ya banyak juga ternyata yang tidak ingin bangsa Indonesia maju ke depan,” tegas Dasco.
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Golkar MPR, Firman Soebagyo menilai bahwa fenomena tersebut sebagai tindakan yang sangat provokatif.
Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece itu sebagai simbol makar yang sama sekali tidak bisa ditoleransi lagi oleh berbagai pihak.
“Jelas ini adalah melakukan bagian provokasi kemudian yang akan merugikan bangsa dan negara. Ini enggak boleh,” ujarnya.
Firman juga meminta kepada seluruh aparat keamanan untuk sesegera mungkin dapat menindak tegas para pelaku dan kemudian menggali terkait motif di balik tindakan tersebut sebenarnya apa.
Di sisi lain, Sosiolog Universitas Parahyangan, Garlika Martanegara, menyatakan bahwa fenomena tersebut juga sama saja mencerminkan bagaimana rendahnya tingkat literasi digital serta lunturnya rasa nasionalisme yang terjadi di kalangan masyarakat sekarang ini.
“Namanya sosmed, itu kadang potongan-potongan berita yang enggak jelas, terus juga ya maaf, entah dari mana sumbernya,” kata Garlika.
Ia menilai bahwa masyarakat perlu dengan jauh lebih cermat dalam menanggapi seluruh tren di media sosial, apalagi jika hal tersebut berpotensi menurunkan makna perjuangan kemerdekaan. (*)
