Jakarta – Indonesia dan Prancis akan memperkuat kerja sama strategis di bidang alat utama sistem senjata (alutsista) dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, ke Indonesia. Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa kedua negara akan menandatangani letter of intent (LoI) untuk pengembangan alutsista strategis guna memperdalam kemitraan pertahanan.
“Kita akan menandatangani LoI besok bersama para menteri lainnya. Intinya, kita akan mengembangkan kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Prancis, khususnya untuk alutsista strategis,” ujar Menhan Sjafrie di Jakarta, Rabu (28/5/2025). Ia menjelaskan bahwa kerja sama ini akan berfokus pada pengembangan pesawat tempur dan kapal selam, dua aset penting untuk memperkuat kapabilitas pertahanan Indonesia. “Pesawat tempur dan kapal selam menjadi prioritas,” tambahnya.
Selain agenda penandatanganan LoI di Istana Merdeka, Presiden Macron juga dijadwalkan mengunjungi Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau fasilitas pendidikan bahasa Prancis yang diperuntukkan bagi calon perwira TNI. “Presiden Macron akan melihat laboratorium bahasa Prancis, di mana para prajurit TNI, baik perwira maupun bintara yang akan dikirim ke Prancis, telah mahir berbahasa Prancis,” ungkap Sjafrie. Program ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam kerja sama internasional.
Dalam pertemuan dengan Menhan Sjafrie, Presiden Macron menyampaikan antusiasmenya untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah mitra strategis yang bersahabat, dan Prancis ingin mempererat hubungan bilateral. “Hubungan kedua negara sangat strategis, dan Indonesia adalah mitra yang sangat bersahabat,” ujar Macron.
Kunjungan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan Indonesia-Prancis, khususnya di bidang pertahanan, ekonomi, dan kebudayaan. Kemitraan ini tidak hanya memperdalam kerja sama bilateral, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di kancah pertahanan regional dan global.
Dengan LoI ini, kedua negara berupaya membangun kolaborasi teknologi pertahanan yang inovatif, termasuk transfer teknologi dan pengembangan kapabilitas bersama, sekaligus mendorong pertukaran pendidikan dan pelatihan militer untuk masa depan yang lebih aman dan stabil.
