Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran global dalam isu hak asasi manusia (HAM), seiring meningkatnya dinamika geopolitik dan tuntutan dunia internasional terhadap perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Sikap ini disampaikan melalui berbagai forum internasional, baik dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kerja sama regional, maupun dialog bilateral.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia turut mendorong penguatan mekanisme HAM global melalui partisipasi aktif pada Dewan HAM PBB. Indonesia tidak hanya menyuarakan pentingnya dialog konstruktif dan kerja sama antarnegara, tetapi juga menolak pendekatan politisasi dan standar ganda yang berpotensi melemahkan efektivitas sistem internasional.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mengatakan Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan perannya dalam mendorong isu-isu HAM di tingkat internasional. Komitmen itu diwujudkan melalui penyelenggaraan sebuah forum tingkat tinggi di bidang HAM se-Asia Pasifik yang yang direncanakan berlangsung pada 2026.
“Forum ini digagas sebagai ruang bagi negara-negara Asia-Pasifik untuk membangun pemahaman bersama, meningkatkan kualitas kerja sama, serta memperkuat kapasitas institusional dalam menangani isu-isu HAM,” ujarnya.
Senada, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM), Mugiyanto mengatakan Indonesia terus memainkan peran sentral dalam mendorong ASEAN agar memiliki mekanisme HAM yang semakin kuat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), Indonesia berupaya mengembangkan berbagai program penguatan kapasitas, pendidikan publik, serta penyusunan pedoman yang memajukan perlindungan hak-hak dasar warga di kawasan Asia Tenggara.
“Perubahan dinamika global menuntut Indonesia mengambil peran lebih kuat dalam memimpin agenda HAM kawasan, sebagaimana dorongan sejumlah pemimpin dunia dalam berbagai forum internasional,” kata Mugiyanto di Jakarta.
Perlu diketahui bahwaPemerintah menempatkan perlindungan HAM sebagai bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia, yang menekankan penghormatan terhadap prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Pemerintah juga menegaskan bahwa penghormatan HAM harus dibangun di atas prinsip saling menghormati kedaulatan, kesetaraan, serta relevansi konteks sosial dan budaya masing-masing negara.
Komitmen Indonesia juga tercermin dari berbagai inisiatif nasional yang bertujuan memperkuat perlindungan HAM di dalam negeri, seperti upaya penyelesaian non-yudisial atas pelanggaran HAM berat masa lalu, penguatan peraturan mengenai perlindungan kelompok rentan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemajuan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Melalui langkah-langkah tersebut, Indonesia ingin menunjukkan perannya dalam isu HAM bukan sekadar kepentingan diplomasi, tetapi juga wujud tanggung jawab moral sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia. Diharapkan kontribusi Indonesia dapat memberikan dampak positif bagi terciptanya tatanan global yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kemanusiaan.
