Jakarta – Pemerintah Indonesia memperkuat langkah diplomasi internasional dengan bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Keikutsertaan ini dipandang sebagai bagian dari strategi diplomasi global Indonesia untuk memperluas dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina sekaligus memastikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza dapat tersalurkan lebih efektif.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa langkah tersebut bertujuan membuka jalur diplomasi baru agar bantuan kemanusiaan dari Indonesia dapat menjangkau masyarakat Gaza tanpa banyak hambatan. “BoP ataupun langkah-langkah diplomasi global yang dilakukan Presiden adalah langkah-langkah untuk memaksimalkan peran kita. Kalau bantuan kepada Gaza itu banyak terpotong atau terhambat, harus cari pintu-pintu agar bantuan itu bisa tepat sasaran dan masuk,” ujar Muhaimin di Jakarta.
Menurutnya, berbagai upaya diplomasi internasional yang dilakukan pemerintah selama ini juga diarahkan untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan berjalan lebih efektif. Muhaimin menilai bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum internasional seperti BoP akan membuka ruang koordinasi yang lebih luas dengan berbagai negara dalam membantu rakyat Palestina.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah juga aktif melakukan diplomasi melalui berbagai pertemuan bilateral maupun multilateral dengan para pemimpin dunia. Upaya tersebut, kata dia, menjadi bagian dari strategi untuk membuka akses seluas-luasnya bagi bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Muhaimin juga mengungkapkan bahwa selama ini masih terdapat hambatan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan. Bahkan, ia menyebut tidak semua bantuan yang dikirim dapat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. “Ada indikasi bantuan yang kita bawa itu tidak sampai 30 persen yang sampai, yang lain terhambat,” katanya.
Selain berkaitan dengan solidaritas kemanusiaan, langkah diplomasi tersebut juga mempertimbangkan kepentingan nasional Indonesia. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik global. “Nomor satu adalah kepentingan nasional, sehingga industri kita tetap jalan dan ekspor kita tetap terjaga,” ujar Muhaimin.
Sementara itu, Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai langkah Presiden melibatkan tokoh agama dan organisasi masyarakat Islam dalam membahas keanggotaan Indonesia di BoP merupakan pendekatan yang positif dalam proses demokrasi.
Ia menilai dukungan para tokoh masyarakat menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menjalankan peran diplomasi di forum internasional tersebut. “Dukungan itu tentu menjadi modal penting bagi Presiden dalam keanggotaan BoP,” ujarnya.
Dengan dukungan berbagai elemen masyarakat dan langkah diplomasi yang terus diperkuat, Indonesia diharapkan dapat memainkan peran lebih besar dalam mendorong upaya perdamaian dunia sekaligus memperkuat dukungan internasional bagi kemerdekaan Palestina.
