Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan lebih baik, pasca-kasus keracunan massal yang menimpa sejumlah penerima manfaat.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyatakan peristiwa tersebut dijadikan pelajaran penting.
“Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, semua hal itu harus dijadikan pembenahan. Tentu saya minta kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Nanti kita tunggu hasilnya,” ujar Muhaimin di Jakarta.
Ia menegaskan tidak ada rencana penghentian program.
“Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan. Saya belum mendengar.” tegasnya.
PKB, melalui Fraksinya di DPR, akan mengawal penuh agar pelaksanaan MBG berjalan aman dan tepat sasaran.
“Intinya kami mendukung perbaikan cepat atas semua problem yang ada,” kata Muhaimin.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang, mengakui saat ini regulasi teknis MBG masih menunggu penandatanganan Peraturan Presiden.
“Tinggal menunggu tanda tangan Presiden. Insya Allah akan ditandatangani,” jelasnya.
Dengan payung hukum yang lebih jelas, diharapkan tata kelola MBG akan semakin kuat dan transparan.
Pemerintah pun telah menyiapkan sejumlah langkah konkrit. Presiden Prabowo Subianto meminta agar menu sederhana namun bernutrisi tinggi, seperti telur rebus atau telur ceplok, menjadi bagian utama program.
“Beliau sangat tidak ingin telur itu di orek-orek atau didadar. Karena kalau diceplok itu sudah pasti kelihatan telurnya. Jadi bukan sekadar bagi makanan, tetapi memastikan kualitas dan porsinya adil untuk setiap anak,” tutur Kepala BGN, Dadan Hindayana.
Alasan penekanan pada telur sederhana: pertama, kandungan gizinya sangat tinggi, mulai protein, kolin, hingga vitamin penting untuk mencegah stunting. Kedua, ketersediaannya melimpah di seluruh Indonesia, sehingga distribusi lebih mudah dan merata.
Selain itu, Presiden juga berencana berdialog langsung dengan mitra pelaksana MBG.
“Pak Presiden ingin mendengar langsung pelaksanaannya,” ujar Dadan.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin mendengar masukan dari bawah agar setiap perbaikan bisa lebih tepat sasaran.
Sejak awal, MBG dirancang bukan hanya untuk memberi makan gratis, tetapi juga menciptakan dampak sosial-ekonomi yang luas.
