Jakarta – Pemerintah memperkuat evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya memastikan kebijakan gizi nasional berjalan lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran. Fokus utama evaluasi diarahkan pada ketepatan data penerima manfaat serta pengukuran dampak program dalam jangka menengah hingga panjang.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan, evaluasi MBG akan dilakukan dengan membandingkan kondisi penerima manfaat sebelum dan sesudah program berjalan. Evaluasi tersebut menjadi dasar penilaian efektivitas program yang menyasar puluhan juta masyarakat.
“Nanti setelah satu tahun MBG kita ukur. Kalau sebelum makan bergizi bagaimana (perbandingannya),” ujar Zulhas.
Menurut Zulhas, evaluasi tidak hanya menyoroti aspek konsumsi makanan, tetapi juga dampaknya terhadap pertumbuhan fisik penerima manfaat. Bahkan, pemerintah membuka kemungkinan pengukuran dampak yang lebih luas, termasuk perkembangan fungsi otak dan kualitas sumber daya manusia.
“Fisiknya, pertumbuhannya, termasuk tentu pertumbuhan otak. Nanti setelah setahun-setahun bagaimana? Dua tahun bagaimana? Tiga tahun seperti apa,” katanya.
Untuk mendukung evaluasi yang komprehensif, pemerintah akan melakukan pencocokan dan perapihan data lintas kementerian dan lembaga. Proses ini melibatkan pejabat eselon I dari sejumlah instansi, seperti Kementerian Agama, BKKBN, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Langkah tersebut dinilai krusial agar basis data penerima manfaat MBG benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengukuran dampak kebijakan.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menekankan pentingnya independensi dalam pengukuran hasil program MBG. Ia menyatakan, pengukuran _output_ program sebaiknya dilakukan oleh lembaga independen agar hasilnya objektif.
“Nanti yang mengukur harus lembaga independen,” tegas Dadan.
Dadan mencontohkan pengalaman Jepang, di mana program makan bergizi menunjukkan dampak nyata terhadap perubahan indikator fisik masyarakat dalam jangka panjang. Menurutnya, kualitas gizi yang berkelanjutan berperan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Jadi bukan hanya potensi genetik, tapi juga kualitas gizi. Nah, Indonesia akan seperti itu,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per akhir Januari 2026, terdapat 22.091 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang telah beroperasi, dengan jumlah penerima manfaat MBG menembus lebih dari 60 juta orang.
Pemerintah menegaskan, penguatan akurasi data dan evaluasi berbasis dampak akan menjadi fondasi utama agar Program Makan Bergizi Gratis berjalan berkelanjutan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia.
