Jakarta – Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Langkah tersebut difokuskan pada pengendalian inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terpelihara sepanjang 2026.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, mengatakan tekanan inflasi saat ini masih berada dalam kisaran sasaran. Namun, risiko imported inflation akibat kenaikan harga minyak dan komoditas dunia perlu terus diantisipasi karena berpotensi memengaruhi harga di dalam negeri.
“Faktor risiko inflasi yang menjadi perhatian adalah rambatan kenaikan harga global, yaitu harga minyak dan komoditas ke dalam negeri atau imported inflation,” kata Aida.
Menurutnya, penyesuaian harga energi diperkirakan memberikan tambahan inflasi sekitar 0,25 persen. Meski demikian, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar dampaknya terhadap masyarakat maupun perekonomian tetap terkendali.
Aida menegaskan proyeksi inflasi masih berada dalam target 2,5 persen dengan toleransi plus minus satu persen. BI juga terus menjalankan bauran kebijakan moneter secara konsisten, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta memperkuat koordinasi kebijakan untuk meredam dampak gejolak ekonomi global.
Selain menjaga stabilitas makroekonomi, BI melanjutkan pelonggaran kebijakan makroprudensial, pemberian insentif likuiditas makroprudensial (KLM), percepatan digitalisasi sistem pembayaran, serta penguatan UMKM dan ekonomi inklusif guna mendorong aktivitas sektor riil.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Pada triwulan I 2026, ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen secara tahunan, melampaui berbagai proyeksi lembaga internasional dan berada di atas rata-rata pertumbuhan negara-negara ASEAN.
Airlangga mengatakan pemerintah juga terus menjaga inflasi dan permintaan domestik sekaligus memperluas kerja sama ekonomi melalui proses aksesi ke CPTPP dan OECD. Upaya tersebut diharapkan memperkuat daya saing nasional, meningkatkan investasi, serta menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global.
