Jakarta, Berbagai pemangku kepentingan di Indonesia masih terus mengelola dampak guncangan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Guncangan itu menjadi pengingat perbaikan di dalam negeri harus dilakukan.
Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono mengatakan, peningkatan tata kelola dan transparansi adalah kebutuhan. Guncangan di BEI tidak dapat dimaknai sebagai peristiwa pasar keuangan semata. Kondisi ini menunjukkan isu geopolitik dan geoekonomi tak bisa begitu saja dipisahkan dari guncangan BEI.
”Ada atau tidak guncangan di bursa, perbaikan tetap harus dilakukan. Guncangan ini terjadi karena ada lembaga asing menyatakan di Indonesia tidak sesuai dengan standar. Saham-saham yang terguncang itu apakah terkait hajat hidup orang banyak atau untuk kepentingan segelintir orang saja,” katanya di Jakarta.
Standar ini jelas sesuai dengan kepentingan aktor besar, baik negara maupun nonnegara. Standar untuk memastikan investasi menguntungkan. Sejak lama, aturan dan tatanan global, termasuk yang disebut sebagai standar dan peringkat internasional, dirancang untuk menopang struktur kekuasaan aktor besar.
”Standar itu menjadi dasar menentukan mana saham yang baik atau tidak. Mana yang direkomendasikan dibeli. Siapa pembelinya? Apakah ada kaitan, langsung atau tidak langsung, dengan penyusun standar?” lanjutnya.
Sementara itu, peneliti pada Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Mervin Goklas Hamonangan juga sepakat masih ada hegemoni aset keuangan.
”Keputusan yang diambil negara-negara utama berfokus pada kepentingan domestik tanpa menghiraukan dampak terhadap negara berkembang. Negara berkembang cukup rapuh,” katanya.
Soal tekanan keuangan sebagai instrumen pengaruh geopolitik non-militer, menurut Melvin, negara pemeran utama perdagangan dapat memanfaatkan kedudukan untuk dukungan kepentingan geopolitik.
”Khawatir terusik dalam kegiatan ekspor-impor, menyesuaikan pandangan ke negara mitra demi terjaganya kondisi keuangan,” ujarnya
Senada, Peneliti Departemen Hubungan Internasional CSIS, Habib Abiyan Dzakwan mengatakan, memang ada catatan sejumlah momentum geopolitik berdampak pada perekonomian suatu negara. Habib menyebut Plaza Accord 1985 yang berdampak pada perekonomian Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman.
“Perjanjian itu membuat yen Jepang dan mark Jerman naik nilai tukarnya terhadap dolar AS. Dampaknya, ekspor Jerman-Jepang ke AS menjadi lebih mahal,” jelas Habib.
Habib mengungkapkan bahwa guncangan di BEI membutuhkan lebih dari sekadar perbaikan aturan bursa. Pihaknya juga menekankan peran lintas sektoral untuk perbaikan selepas guncangan bursa.
”Hal ini membutuhkan tidak saja otoritas di bursa. Perbaikan iklim usaha dan perekonomian butuh juga otoritas sektor hukum dan lainnya,” ucapnya.
Namun, untuk konteks guncangan BEI, Habib meragukan ada faktor geopolitik. Hal itu antara lain jika melihat kinerja bursa di kawasan. Dengan demikian, faktor domestik lebih berpengaruh. Tapi dirinya sepakat perlu ada perbaikan tata kelola dan mekanisme untuk mitigasi risiko masa depan.
”Kita harus menumbuhkan mental melihat ke dalam kalau ada apa-apa. Jangan biasakan kalau ada hal buruk menyalahkan faktor luar. Perbaikan tidak hanya dari sektor keuangan, perlu menyeluruh. Sementara saat ada hal baik menyatakan karena faktor dari dalam,” pungkas Habib.
Ke depan, perlu ada mekanisme yang memungkinkan Kemenlu berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan pasar keuangan. Bukan sekadar koordinasi mendadak dan sementara. Mempertimbangkan aspek geopolitik, Kementerian Luar Negeri perlu terlibat dalam proses mitigasi.
