Jakarta – Pertemuan ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, menjadi momentum penting bagi penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki, khususnya dalam sektor pertahanan dan ekonomi.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan pentingnya peningkatan kerja sama strategis kedua negara dalam Pertemuan Bilateral dengan Delegasi Parlemen Turki. Ia menyoroti peluang besar untuk kolaborasi di bidang teknologi pertahanan, terutama pengembangan drone.
“Pertemuan dengan perwakilan Parlemen Turki, Profesor Abdurrahman Dusak, sangat luar biasa. Beliau mengangkat bagaimana kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Turki bisa lebih optimal,” ujar Mardani.
Ia menjelaskan, Indonesia punya peluang besar untuk tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga mitra produksi.
“Pak Prabowo bahkan mengembangkan divisi khusus tentang drone ini. Kita punya peluang bukan hanya untuk mengimpor, tetapi juga berkolaborasi dengan Turki membuat drone generasi berikutnya yang lebih canggih,” jelasnya.
Selain pertahanan, Mardani juga menekankan pentingnya percepatan perjanjian perdagangan bebas (FTA) Indonesia–Turki.
“Mudah-mudahan tahun ini perjanjian perdagangan bebas Indonesia–Turki bisa ditandatangani, agar urusan bea masuk dan biaya cukai yang rumit bisa cepat selesai,” tegas Legislator Dapil DKI Jakarta I ini.
Ia juga menyarankan agar hambatan visa dan perdagangan antarnegara dihilangkan demi hubungan yang lebih lancar.
“Turki dan Indonesia mestinya punya hubungan yang lebih seamless. Tidak ada hambatan dalam urusan visa maupun biaya cukai. Ini menjadi PR kita bersama,” ujarnya.
Sementara itu, dalam forum 12th Conference of Muslim Women Parliamentarians, Anggota BKSAP Melly Goeslaw mengangkat isu kemanusiaan di Palestina dan Kashmir.
“Saya menyampaikan keprihatinan saya atas konflik kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Ini adalah ujian bagi nilai-nilai bersama kita. Tidak ada tempat yang lebih mendesak daripada di Gaza,” tegasnya.
Ia menyerukan aksi nyata dari negara-negara anggota OKI untuk melindungi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban konflik bersenjata.*
