Jakarta — Kebijakan deregulasi sektor pertanian yang ditempuh pemerintah mulai menunjukkan hasil konkret. Distribusi pupuk yang sebelumnya tersendat oleh rantai birokrasi panjang kini berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, dan efisien. Dampaknya, percepatan produksi pangan nasional semakin terasa, memperkuat fondasi swasembada multi komoditas.
Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa deregulasi menjadi kunci utama dalam akselerasi distribusi pupuk kepada petani.
“Dulu petani sudah mau tanam, pupuk belum tiba. Sekarang distribusi langsung, cepat, dan tepat sasaran,” ujar Amran dalam Forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta.
Menurutnya, kebijakan ini memangkas rantai birokrasi yang selama ini menghambat penyaluran pupuk. Jika sebelumnya distribusi melibatkan ratusan regulasi dan persetujuan berlapis lintas daerah, kini mekanismenya dipangkas menjadi jalur langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia hingga ke petani.
Pemerintah dalam satu tahun terakhir menerbitkan 13 Peraturan Presiden di sektor pertanian—jumlah terbanyak sepanjang sejarah—serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat percepatan program. Deregulasi ini tidak hanya mempercepat distribusi sarana produksi, tetapi juga menurunkan biaya produksi petani.
Dampaknya signifikan. Biaya pupuk turun hingga 20 persen, sementara volume pupuk meningkat 700 ribu ton tanpa tambahan beban anggaran. Percepatan ini menjadi bagian integral dari strategi besar swasembada pangan nasional.
“Langkah kami ada dua untuk mencapai swasembada, yaitu deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern,” tegas Amran.
Transformasi tersebut diperkuat dengan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini memicu perputaran ekonomi hingga Rp132 triliun di tingkat petani. Nilai Tukar Petani (NTP) kini mencapai 125, tertinggi sepanjang sejarah, mencerminkan peningkatan kesejahteraan di sektor pertanian.
Strategi swasembada tidak berhenti pada komoditas padi. Pemerintah juga mendorong swasembada garam. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan swasembada garam pada 2027 melalui ekstensifikasi lahan tambak baru di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, serta intensifikasi berbasis teknologi evaporasi.
Direktur Sumber Daya Kelautan Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP, Frista Yorhanita, menegaskan optimisme pemerintah.
“Kalau ditanya apakah pemerintah optimis 2027 swasembada garam? Kami harus optimis,” ujarnya.
Penguatan juga dilakukan melalui pembangunan pabrik garam modern oleh BUMN PT Garam, termasuk penggunaan teknologi Mechanical Vapor Recompression (MVR) untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi industri.
Di tingkat perencanaan nasional, Deputi Bidang Pangan Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo Adypurnama A Teguh Sambodo, menyatakan bahwa dalam RPJMN 2025–2029 pemerintah menempatkan swasembada pangan dan hilirisasi sebagai dua agenda besar.
“Swasembada tidak hanya menitikberatkan pada penyediaan, tetapi juga pada peningkatan kualitas konsumsi, terutama di daerah dengan tingkat kerawanan pangan tinggi,” ungkapnya.
Pemerintah juga mengantisipasi dampak perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan kerugian hingga Rp544 triliun jika tidak ditangani. Program cetak sawah, penguatan irigasi, integrasi alat mesin pertanian, hingga pengembangan kawasan pangan di Papua menjadi bagian dari respons jangka panjang.
