Jakarta, Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan kilang energi strategis di sejumlah wilayah berjalan dalam kondisi aman, tertib, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah-langkah strategis telah disiapkan untuk menjaga kesinambungan proyek dan memastikan kesesuaiannya dengan regulasi nasional, guna menjamin kepentingan energi jangka panjang serta kedaulatan ekonomi Indonesia. Melalui program Desk Koordinasi Energi Nasional, Danantara mengawal pelaksanaan proyek pembangunan kilang sebagai bagian dari agenda transisi energi dan ketahanan nasional.
Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Patria Sjahrir menegaskan bahwa negara hadir secara penuh dalam mengawasi seluruh proses pembangunan kilang yang strategis. Melalui program ini, Danantara berkomitmen memastikan seluruh proses perizinan, pengawasan lingkungan, serta partisipasi masyarakat berjalan sesuai standar nasional dan internasional.
“Melalui Desk Koordinasi Energi Nasional, Danantara terus menjaga integritas proyek pembangunan kilang agar tidak menyimpang dari kepentingan nasional serta mempercepat transformasi energi Indonesia,” kata Pandu di Jakarta.
Sementara itu, Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam seluruh proses pembangunan kilang. Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi kontraktor dan pelaksana proyek, tetapi juga bagi pejabat pemerintahan, aparat pengawasan, dan seluruh pihak yang terlibat.
“Akuntabilitas dan transparansi harus menjadi fondasi dalam setiap tahapan pembangunan kilang. Dalam pelaksanaannya di lapangan, Danantara perlu memastikan penerapan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dengan penegakan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu kredibilitas proyek nasional,” ujar Fabby.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani menegaskan dalam pelaksanaan pembangunan kilang, Danantara memastikan bahwa pelaksana proyek tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk aspek lingkungan hidup, keselamatan kerja, dan pemenuhan hak-hak masyarakat.
“Setiap tahapan pembangunan kilang harus mematuhi regulasi yang berlaku, mulai dari aspek lingkungan, keselamatan kerja, hingga perlindungan hak masyarakat sekitar. Prinsip good governance menjadi pijakan utama agar proyek bernilai triliunan rupiah ini berjalan transparan, etis, dan membawa manfaat jangka panjang bagi bangsa,” tegas Rosan.
Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan kilang strategis bukan hanya proyek infrastruktur semata, tetapi juga representasi dari komitmen Indonesia untuk mewujudkan kemandirian energi dan transformasi industri berbasis nilai tambah. Untuk itu, seluruh pihak diimbau untuk menjaga kekompakan dan menghindari narasi-narasi destruktif, demi kelangsungan pembangunan nasional berkelanjutan yang menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara.
