Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerja sama strategis dengan entitas global. Salah satu langkah konkret dilakukan dengan menggandeng U.S. International Development Finance Corporation (USDFC), guna mendorong pembangunan berkelanjutan, khususnya pada sektor transisi energi dan transformasi digital.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kedutaan Besar RI di Washington D.C., Amerika Serikat, CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, melakukan audiensi dengan Chief of Staff and Head of Investments USDFC, Conor Coleman. Diskusi tersebut fokus membahas peluang pendanaan internasional untuk proyek-proyek prioritas nasional.
Kolaborasi ini dipandang penting dalam membuka akses Indonesia terhadap skema pembiayaan berbasis dampak (impact investment) yang tengah menjadi tren di tingkat global.
“Kami melihat Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi hijau dan digital. Kemitraan yang solid akan membuka peluang lebih luas bagi skema pembiayaan inovatif yang memiliki dampak langsung bagi pembangunan berkelanjutan,” ujar Conor Coleman.
Langkah Danantara ini sejalan dengan semangat pemerintah untuk memanfaatkan peluang global demi memperkuat ekonomi dalam negeri. Bahkan, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dalam berbagai kesempatan menyampaikan pentingnya kerja sama internasional dalam mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Di sisi lain, dukungan dari dalam negeri pun terus mengalir. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, memberikan apresiasi terhadap langkah Danantara yang juga tengah mengoptimalkan pengelolaan aset negara, termasuk aset sitaan BLBI dan Bank Tanah.
“Ini adalah langkah strategis dalam rangka mempercepat optimalisasi aset negara yang selama ini idle atau belum memberikan nilai tambah signifikan bagi negara,” katanya.
Fauzi menegaskan bahwa pengelolaan aset oleh Danantara harus mengedepankan prinsip tata kelola yang baik.
“Ini penting karena menyangkut aset negara, maka proses valuasi, pengalihan, hingga pemanfaatannya harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan publik,” lanjutnya.
Ia juga berharap sinergi antarlembaga tetap dijaga agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Danantara dengan instansi seperti Kementerian Keuangan, BPN, maupun Satgas BLBI.
“Pemanfaatan lahan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan tidak semata-mata dikomersialisasi. Harus ada dampak sosial-ekonomi yang inklusif bagi rakyat,” tegasnya.***
