Presiden Prabowo Subianto menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Pidato kenegaraan Presiden menjadi agenda utama menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dalam Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto menegaskan rencana besar untuk menutup dan merestrukturisasi lebih dari 750 entitas BUMN (termasuk anak dan cucu perusahaan) yang tidak produktif. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN yang tersisa hanya sekitar 300 entitas guna menghemat anggaran negara hingga Rp50 triliun.
Pemerintah akan mempertahankan BUMN yang dinilai produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Sementara itu, perusahaan yang tidak memenuhi kriteria tersebut akan masuk dalam proses restrukturisasi.
“750 BUMN lebih akan kita tutup, hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat kita pertahankan,” ujarnya
Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menutup 290 badan usaha milik negara (BUMN) sebagai bagian dari restrukturisasi dan perampingan jumlah perusahaan pelat merah. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN tersisa paling banyak 300 perusahaan pada 31 Desember 2026.
“Saya dengan bangga, saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN, katanya.
Lebih lanjut Presiden menegaskan bahwa sampai pada 31 Desember 2026 hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. Proses efisiensi massal ini sebagai langkah dan pembenahan korporasi besar-besaran yang pernah dilakukan pada tataran global.
“Hanya yang produktif, yang menciptakan nilai tambah ke rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia,” ujar Prabowo Subianto.
Melalui kebijakan penataan ulang dan perampingan jumlah BUMN tersebut, potensi penghematan anggaran belanja operasional negara diperkirakan dapat mencapai puluhan triliun rupiah
“Dengan perampingan jumlah BUMN hari ini saja kita telah hemat biaya overhead sekitar Rp 50 triliun hanya dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas bla bla bla bla kita hemat Rp 50 triliun lebih,” ujar Presiden.
Presiden Prabowo menegaskan perampingan jumlah BUMN telah menghasilkan penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun hingga saat ini. Menurutnya penghematan tersebut antara lain berasal dari biaya gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa kendaraan, serta perjalanan dinas.
