JAKARTA – Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) menjadi babak baru diplomasi aktif yang semakin menegaskan posisi strategis Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina. Keikutsertaan ini dipandang bukan sekadar simbol politik luar negeri, melainkan langkah konkret untuk terlibat langsung dalam proses stabilisasi dan rekonstruksi pascakonflik di kawasan tersebut.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa kehadiran Indonesia di forum tersebut membuka ruang yang lebih luas dan terukur dalam memperjuangkan kepentingan Palestina di level global.
“Selama ini Indonesia konsisten menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina melalui forum-forum internasional dan bantuan kemanusiaan. Melalui BoP, Indonesia kini memiliki ruang yang lebih konkret untuk terlibat dalam proses stabilisasi dan rekonstruksi pascakonflik,” ujar Meutya Hafid.
Penegasan tersebut memperlihatkan kesinambungan arah politik luar negeri Indonesia yang tetap berpijak pada prinsip two state solution. Keikutsertaan dalam BoP ditegaskan bukan bentuk normalisasi hubungan, melainkan strategi diplomasi untuk memastikan isu Palestina tetap menjadi prioritas dalam setiap tahapan pembahasan perdamaian internasional.
Momentum ini juga menunjukkan bahwa posisi Indonesia diperhitungkan dalam percaturan global. Pada pertemuan perdana BoP, apresiasi terhadap peran Indonesia disampaikan secara terbuka oleh sejumlah pemimpin dunia. Hal ini menjadi sinyal bahwa diplomasi Indonesia memperoleh pengakuan dan kepercayaan internasional.
“Kita melihat rapat perdana di BoP bagaimana Indonesia terlihat disegani dan secara harafiah diucapkan oleh Presiden Trump bahwa Indonesia negara yang besar. Beliau, Presiden Prabowo, menyampaikan sudah ada komitmen untuk mengirimkan tentara dengan jumlah yang amat besar, saya rasa itu sudah menjawab semua disinformasi,” jelas Meutya Hafid.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab berbagai narasi keliru yang sempat berkembang di ruang digital. Pemerintah menekankan bahwa seluruh langkah yang ditempuh tetap berada dalam koridor konstitusi dan komitmen historis mendukung kemerdekaan Palestina.
Di tengah derasnya arus informasi, Kementerian Komunikasi dan Digital mengedepankan pendekatan literasi digital dan klarifikasi terbuka melalui media arus utama. Transparansi dinilai menjadi fondasi penting agar publik memperoleh pemahaman yang utuh terkait kebijakan strategis luar negeri.
“Jika memang ada pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE tentu kita harus atensi. Jadi misalnya beberapa disinformasi yang kita anggap melanggar juga harus dilakukan pemutusan akses, tapi pada prinsipnya kita lebih banyak menjawab dengan narasi-narasi,” tegas Meutya Hafid.
Langkah tersebut memperlihatkan keseimbangan antara penegakan aturan dan penguatan edukasi publik. Pendekatan persuasif melalui penyampaian informasi yang akurat menjadi prioritas, sehingga ruang digital tetap sehat dan produktif.
Partisipasi Indonesia di Board of Peace pada akhirnya mencerminkan konsistensi sikap sekaligus peningkatan peran dalam upaya perdamaian global. Dukungan terhadap Palestina tidak berhenti pada retorika, tetapi diterjemahkan dalam kontribusi nyata yang terukur dan mendapat legitimasi internasional. Diplomasi yang aktif dan transparan ini diharapkan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis dalam mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan. (*)
