JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menuntaskan pembangunan 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepanjang 2025 sebagai perluasan akses makan bergizi gratis bagi jutaan warga di seluruh Indonesia.
Capaian tersebut menandai akselerasi signifikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dengan jumlah SPPG tersebut, BGN menargetkan layanan gizi dapat menjangkau lebih dari 55,1 juta penerima manfaat, mencakup siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Seluruh unit SPPG berfungsi sebagai dapur produksi dan distribusi yang memastikan makanan diproses secara higienis sesuai standar nutrisi nasional.
Operasional dapur telah dimulai sejak awal Januari, sementara distribusi makan bergizi dilaksanakan serentak pada 8 Januari 2026 setelah melewati masa persiapan sumber daya manusia dan logistik.
Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan pembangunan ribuan SPPG tersebut merupakan hasil kerja terukur sepanjang satu tahun penuh.
“Tahun 2025 kami gunakan untuk membangun fondasi yang kuat. Dari 190 SPPG di awal tahun hingga 19.188 SPPG di akhir tahun, ini menunjukkan kerja yang masif dan terukur dalam menyiapkan layanan MBG,” ujarnya.
Ia menambahkan kesiapan infrastruktur tersebut memungkinkan MBG langsung berjalan dengan cakupan luas sejak awal tahun anggaran.
“Mulai 8 Januari 2026, MBG langsung melayani lebih dari 55 juta penerima manfaat. Pada 2026, fokus kami tidak hanya pada intervensi gizi, tetapi juga peningkatan kualitas layanan SPPG serta penguatan edukasi gizi kepada masyarakat,” jelasnya.
Komitmen pemerintah terhadap MBG juga terlihat dari perhatian Presiden RI Prabowo Subianto di lapangan.
Saat mengunjungi pengungsi banjir di Tapanuli Selatan, Prabowo memastikan kesiapan dapur MBG dan menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak.
“Anak-anak harus makan yang baik supaya tumbuh sehat, kuat, pintar nanti bisa menjadi masa depan bangsa Indonesia yang hebat,” tuturnya.
Ia menegaskan seluruh program pemerintah diarahkan untuk memperbaiki kehidupan rakyat, termasuk pemulihan ekonomi dan penambahan lapangan kerja.
Dukungan turut datang dari parlemen. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai MBG sebagai intervensi strategis bagi kelompok rentan.
“Penyaluran MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita adalah intervensi yang sangat strategis,” katanya.
Menurutnya, pelibatan posyandu, kader kesehatan, dan Tim Pendamping Keluarga memperkuat ketepatan sasaran.
“Mereka menjadi ujung tombak keberhasilan program tersebut, sekaligus memastikan bantuan benar-benar sampai kepada sasaran,” jelasnya.
