Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa percepatan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan langkah krusial dalam mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas nasional.
“Pemenuhan kebutuhan ASN di Badan Gizi Nasional menjadi langkah strategis untuk mendukung keberhasilan Program MBG,” ujar Rini.
Rini menyampaikan bahwa melalui pembentukan dan penguatan BGN, seluruh lini pelaksanaan program, mulai dari distribusi makanan hingga pelaporan dan evaluasi, dapat berjalan lebih sistematis.
“Ada beberapa persoalan yang harus diorkestrasi secara baik, terutama dari sisi SDM, tata kelola, dan membangun digitalisasinya,” lanjut Rini.
Kementerian PANRB, lanjut Rini, telah menyiapkan strategi melalui pengaturan formasi, rekrutmen, dan redistribusi ASN secara efektif dan efisien agar BGN dapat segera berfungsi maksimal. Upaya ini juga diperkuat dengan pemetaan proses bisnis dan hubungan antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (K/L/D) agar koordinasi pelaksanaan program tidak tumpang tindih.
“Dua target penting harus dicapai, yakni kejelasan penerima manfaat dan tata kelola yang baik agar bisa dimasukkan ke dalam Inpres dan Perpres. Tata kelola internal dan eksternal sangat penting, mulai dari kebijakan di level pusat hingga pelaksana di lapangan secara transparan,” tegasnya.
Rini juga menyoroti perlunya membangun arsitektur pemerintahan digital yang mendukung proses bisnis, manajemen SDM, serta layanan publik yang terintegrasi untuk mendukung MBG. Hal ini termasuk sistem informasi data penerima manfaat, pelaporan real-time, dan sistem monitoring yang andal.
Pemerintah memproyeksikan bahwa program yang ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat ini tidak hanya akan berdampak pada penurunan angka stunting, tetapi juga pada peningkatan kualitas SDM Indonesia serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja di sektor makanan bergizi dan logistik.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam rapat yang sama juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan MBG sebagai fondasi menuju visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, Perpres MBG nantinya akan mengatur lima aspek penting, yakni monitoring dan evaluasi, pelaporan, tim koordinasi, peran pemerintah daerah, serta pendanaan.
“Kesimpulannya, kita memutuskan agar ada tim dari kementerian terkait untuk menyusun bahan Perpres atau Inpres. Ini harus segera,” kata Zulkifli.
Melalui percepatan rekrutmen ASN dan kesiapan struktur kelembagaan BGN, diharapkan Program MBG dapat segera diimplementasikan secara masif dan tepat sasaran di seluruh Indonesia. [^]
