Jakarta – Pemerintah memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada dalam kondisi yang sehat dan terkendali di tengah dinamika global yang penuh tekanan. Stabilitas fiskal dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan pasar sekaligus memastikan berbagai program prioritas nasional tetap berjalan optimal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa isu yang menyebut kas negara hanya tersisa Rp120 triliun tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan publik. Ia menilai narasi tersebut muncul akibat kesalahpahaman dalam membaca komponen keuangan negara.
“Isu dana negara yang tinggal Rp 120 triliun, habis itu habis, tidak benar,” ujar Purbaya.
Menurut Purbaya, kondisi fiskal Indonesia saat ini masih cukup kuat untuk menopang berbagai kebutuhan pembiayaan, termasuk program pembangunan dan perlindungan sosial. Ia bahkan meminta masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak utuh terkait posisi kas negara.
“Tidak perlu takut dengan APBN pemerintah, masih cukup, dan uang kita masih banyak,” tegas Purbaya.
Purbaya menjelaskan bahwa angka Rp120 triliun yang beredar sebenarnya merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang ditempatkan di Bank Indonesia, bukan mencerminkan keseluruhan kondisi kas negara. Secara keseluruhan, pemerintah masih memiliki SAL sekitar Rp420 triliun yang tersebar dalam berbagai instrumen, termasuk simpanan di perbankan.
Dari jumlah itu, sekitar Rp120 triliun disimpan di Bank Indonesia, sementara Rp300 triliun lainnya ditempatkan di sektor perbankan dalam bentuk deposito yang sewaktu-waktu bisa dicairkan jika diperlukan.
Lebih lanjut, Purbaya mengatakan bahwa strategi penempatan dana di sektor perbankan merupakan langkah terukur untuk menjaga likuiditas sekaligus mendorong penyaluran kredit ke sektor riil. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter guna merespons tekanan global secara adaptif.
“Yang Rp 300 triliun kita masukkan ke perbankan supaya ada tambahan likuiditas dan kredit bisa berjalan. Itu yang saya sebut sebagai penguasaan kebijakan moneter,” kata Purbaya.
Purbaya menambahkan, langkah tersebut juga memberi manfaat tambahan karena bunga simpanan dapat menjadi sumber pendukung pembiayaan program pemerintah.
Selain itu, pengelolaan APBN Indonesia juga mendapat respons positif dari investor internasional. Dalam kunjungan ke Amerika Serikat, Purbaya menyebut para pelaku pasar menilai posisi fiskal Indonesia tetap kredibel dan stabil, termasuk dalam hal pengendalian defisit dan keberlanjutan pembiayaan negara.
“Jadi saya ingin menegaskan lagi, kondisi APBN baik. Bahkan, investor di sana kagum. Mereka sudah tidak lagi mempertanyakan soal defisit dan lain-lain, semuanya sudah jelas bagi mereka. IMF dan Bank Dunia juga sama, tidak menanyakan hal itu lagi,” jelas Purbaya.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah menegaskan bahwa APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai alat stabilisasi ekonomi dalam menghadapi ketidakpastian global. Respons kebijakan yang terukur dinilai mampu menjaga momentum pertumbuhan sekaligus meminimalkan risiko terhadap perekonomian nasional.
Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga disiplin fiskal, meningkatkan kualitas belanja negara, serta memperkuat koordinasi kebijakan guna memastikan APBN tetap resilien dan adaptif terhadap berbagai tantangan global.
