Jakarta – Pemerintah meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengerahkan aparat gabungan di sejumlah wilayah rawan. Fokus pengamanan diarahkan pada pendekatan pencegahan yang meliputi sosialisasi kepada masyarakat, penguatan deteksi dini, pemanfaatan teknologi pemantauan, serta koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi potensi titik api sejak dini.
Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo mendorong perubahan penanganan karhutla dari pola reaktif menuju multi-approach policing yang menggabungkan prediksi, pencegahan, teknologi, keterlibatan masyarakat, pendekatan ekologi, respons kedaruratan, penegakan hukum, hingga komunikasi krisis.
Strategi tersebut disampaikan dalam pembekalan kepada 322 personel Satgas Edukasi, Penyuluhan dan Pencegahan Karhutla gelombang kedua di Lapangan Bhara Daksa STIK PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta.
Personel tersebut akan ditugaskan selama 10 hari di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Sebelumnya, sebanyak 189 peserta didik telah lebih dahulu diberangkatkan.
“Jangan hanya datang untuk penyuluhan. Rekan-rekan adalah middle dan top manager. Lihat bagaimana organisasi bekerja, bagaimana kondisi wilayah, bagaimana kebijakan dilaksanakan dan apa yang masih kurang,” tegas Dedi.
Polri juga mendorong penerapan predictive policing dengan mengintegrasikan data hotspot, cuaca, muka air tanah, kondisi gambut, riwayat kebakaran, serta pemanfaatan drone, satelit, dan artificial intelligence. Data tersebut digunakan untuk menentukan wilayah prioritas sekaligus menggerakkan sumber daya lebih awal.
Langkah preventif juga diperkuat TNI dengan mengerahkan 1.482 personel sebagai penyuluh karhutla. Mereka bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat, mendorong pembukaan lahan tanpa bakar, serta mendeteksi potensi kebakaran sejak dini.
“Pengerahan Tim Penyuluh menjadi bagian dari langkah TNI dalam mendukung penanganan Karhutla secara terpadu,” demikian keterangan Puspen TNI.
“Para personel bertugas membantu memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya terkait pencegahan serta penanganan Karhutla di wilayah masing-masing,” lanjut Puspen.
Penguatan pencegahan menjadi penting mengingat terdapat setidaknya 113.616 hotspot dengan luas lahan terbakar mencapai 202.010 hektare di 38 provinsi.
Karena itu, aparat di lapangan diarahkan memperkuat koordinasi dengan masyarakat, mempercepat pelaporan titik asap, serta memastikan potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sejak awal.
“Deteksi dini, pencegahan sejak dini, lapor cepat, dan quick reaction dalam menangani karhutla secara terpadu merupakan kunci untuk melindungi masyarakat, lingkungan, dan sumber daya hutan Indonesia,” lanjut keterangan Puspen TNI.
Penguatan edukasi tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar aparat kewilayahan ikut membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan dan lahan serta mencegah praktik pembakaran yang berpotensi memicu karhutla.
