Jakarta – Managing Director Public Policy and Politics Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, menyampaikan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dalam upaya pemberantasan korupsi berada pada level yang kuat dan terjaga.
Hal ini tercermin dari hasil survei Adidaya Institute yang menunjukkan mayoritas masyarakat menilai pemerintahan saat ini memiliki komitmen serius untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan jauh dari praktik korupsi maupun kolusi.
“Publik percaya pemerintahan Prabowo-Gibran ini punya komitmen untuk bersih dari korupsi dan tidak melakukan korupsi. Ini sejalan dengan pernyataan-pernyataan Presiden Prabowo yang kerap kali keras menyatakan perang melawan korupsi,” ungkap Fadhli.
Survei tersebut mencatat sebanyak 78,5 persen responden percaya pemerintahan Prabowo-Gibran bersih dari praktik korupsi. Selain itu, 72,2 persen responden juga menyatakan keyakinannya bahwa pemerintahan saat ini bersih dari praktik kolusi.
Temuan ini menunjukkan adanya optimisme publik bahwa agenda pemberantasan korupsi tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi dijalankan sebagai komitmen nyata dalam tata kelola pemerintahan.
“Sebanyak 72,2% responden juga percaya rezim Prabowo-Gibran bersih dari praktik kolusi. Ini linier dengan temuan soal bersih dari korupsi tadi,” kata Fadhli.
Di tingkat daerah, dukungan masyarakat terhadap agenda pemberantasan korupsi dan pengawalan program pemerintah juga tercermin dari berbagai kegiatan refleksi dan partisipasi publik.
Ketua GPI, Jaka Prasetya, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen masyarakat sipil untuk terus mengawal jalannya pemerintahan, khususnya dalam pemberantasan korupsi dan pelaksanaan program strategis nasional.
“Kami akan terus mengawal program-program Presiden Prabowo, khususnya pemberantasan korupsi dan MBG, agar visi Indonesia Emas 2045 bisa tercapai,” ujar Jaka.
Ia menilai, langkah-langkah pemerintah dalam satu tahun terakhir menunjukkan arah yang jelas dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat.
Program-program prioritas dinilai tidak hanya berdampak pada kesejahteraan sosial, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap negara.
Hasil survei dan dukungan masyarakat sipil tersebut memperlihatkan bahwa apresiasi publik terhadap langkah pemerintah dalam memberantas korupsi masih terjaga.
Ke depan, konsistensi kebijakan, transparansi, serta pelibatan publik dinilai menjadi kunci agar kepercayaan ini terus diperkuat dan menjadi fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
