Jakarta – Pemerintah resmi membuka blokir anggaran senilai Rp 86,6 triliun yang sebelumnya dicadangkan dari 99 kementerian dan lembaga (K/L). Pembukaan blokir ini dilakukan setelah rampungnya proses efisiensi anggaran yang dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, sebagai bagian dari langkah reformasi fiskal nasional.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan bahwa pihaknya telah meminta persetujuan Presiden Prabowo Subianto untuk memfokuskan kembali anggaran, melakukan relokasi, membuka blokir, serta mengambil berbagai langkah strategis lainnya demi memastikan belanja K/L lebih tepat sasaran dan selaras dengan prioritas pemerintah.
“Kalau besarnya adalah Rp86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir sehingga bisa belanja lagi,” ujar Suahasil Nazara.
Rincian dari pembukaan blokir tersebut terdiri dari Rp33,11 triliun yang dialokasikan untuk restrukturisasi 23 K/L baru dalam Kabinet Merah Putih, serta Rp53,49 triliun untuk membuka blokir anggaran pada 76 K/L lainnya. Realisasi ini tercatat hingga 25 April 2025. Sejalan dengan pembukaan blokir tersebut, penyerapan anggaran belanja K/L mulai meningkat sejak Maret.
Langkah pembukaan blokir anggaran juga mendorong percepatan belanja kementerian dan lembaga. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa sepanjang bulan Maret 2025, realisasi belanja K/L mencapai Rp113,6 triliun angka yang melampaui akumulasi belanja dalam dua bulan pertama tahun ini.
“Ini yang kami sebut terjadi akselerasi belanja,” tambah Suahasil Nazara.
Secara rinci, belanja dari K/L hasil restrukturisasi tercatat sebesar Rp5,2 triliun pada Februari, kemudian melonjak menjadi Rp24,7 triliun pada Maret. Sementara itu, belanja K/L lainnya pada Februari mencapai Rp22,8 triliun dan melonjak menjadi Rp171,3 triliun setelah blokir dicabut.
Selaras dengan itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan adanya realokasi anggaran ke sektor-sektor yang lebih produktif. Fokusnya adalah untuk memastikan bahwa pengeluaran negara benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Seperti Bapak Presiden sampaikan, penciptaan kesempatan kerja, menciptakan produktivitas, menghasilkan devisa, atau menghemat devisa, termasuk mendorong industrialisasi untuk hilirisasi. Ini semuanya akan kita koordinasikan dan kita laksanakan dalam sebulan ke depan,” jelas Sri Mulyani.
Dengan langkah ini, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam memastikan anggaran negara digunakan secara efisien dan produktif demi meningkatkan efisiensi belanja sekaligus mengalihkan dana ke program-program prioritas.
(*)
