Jakarta – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor energi nasional menunjukkan kemajuan signifikan melalui kebijakan hilirisasi dan percepatan transisi energi baru terbarukan (EBT). Sejumlah program strategis yang digulirkan pemerintah dinilai telah memperkuat fondasi kemandirian energi dan menciptakan ekosistem energi yang lebih efisien.
Koordinator Proyek Renewable Energy Integration Demonstrator Indonesia (REIDI) dari ITS, Ary Bachtiar Krishna Putra, menegaskan langkah pemerintah dalam memperluas pemanfaatan energi terbarukan telah berada pada jalur kebijakan yang tepat. Menurutnya, sinergi lintas sektor kini mulai terlihat secara konkret.
“Indonesia tidak lagi sekadar berbicara, tetapi sudah bergerak nyata menuju kemandirian energi. Program seperti REIDI menunjukkan bagaimana universitas, industri, dan pemerintah bisa bekerja bersama membangun ekosistem energi yang berkelanjutan,” ujar Ary.
Ary menilai komitmen pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mengakselerasi transisi hijau telah memperkuat posisi Indonesia sebagai negara mandiri energi di Asia Tenggara. Ia melihat arah kebijakan pembangunan tetap konsisten dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kemandirian energi itu bukan sekadar soal pasokan, tetapi soal penguasaan teknologi dan sistem pengelolaan. Pemerintah di bawah Presiden Prabowo dan Pak Bahlil sudah bergerak ke arah yang tepat,” tambahnya.
Sementara itu, Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono mengatakan kebijakan energi pemerintah memberi dampak positif terhadap ketahanan fiskal negara. Ia menilai langkah penataan subsidi energi menjadi lebih tepat sasaran merupakan terobosan penting.
“Beban subsidi energi kita sekitar 4 persen dari gross domestic product (GDP), dan sebelumnya lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat mampu. Sekarang pemerintah mulai memperbaikinya agar tidak timpang,” ungkap Hendry.
Ia juga menyoroti capaian lifting migas yang telah melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagai indikator bahwa arah kebijakan Presiden Prabowo berada di jalur yang tepat.
Pandangan positif turut disampaikan Pakar Kebijakan Publik Universitas Airlangga (Unair), Falih Suaedi. Ia menilai penempatan isu energi sebagai prioritas nasional dalam Asta Cita mencerminkan visi strategis pemerintah.
“Pemerintah hari ini tidak hanya bicara penyediaan energi, tetapi juga kemandirian dalam mengelola. Itu berarti negara sedang menuju ketahanan energi yang sesungguhnya,” kata Falih.
Menurutnya, konsolidasi kebijakan lintas sektor dari ESDM, industri hingga pendidikan tinggi dalam satu visi besar menunjukkan keseriusan pemerintah. Ia menegaskan bahwa dalam satu tahun terakhir, upaya membangun integrasi kebijakan energi dari pusat hingga daerah telah terlihat nyata meskipun prosesnya tidak sederhana.
Sebagai wujud implementasi, pemerintah telah meresmikan 55 proyek EBT pada Juni 2025. Proyek tersebut mencakup tiga Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan 47 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), termasuk inisiatif listrik pedesaan PLN di berbagai wilayah dengan total kapasitas terpasang mencapai 379,7 MW.*
