Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu terobosan sosial-ekonomi paling strategis di awal masa pemerintahannya. Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang kerja baru yang luas bagi rakyat di berbagai lapisan.
Dengan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, MBG menunjukkan bagaimana sebuah kebijakan publik dapat menghadirkan manfaat ganda yaitu memperbaiki kualitas gizi sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat dari bawah.
Kepala Regional MBG Papua Tengah, Nalen Situmorang, menjelaskan bahwa program ini dirancang tidak hanya untuk menekan angka stunting, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi pengangguran.
“Fokus program ini ada pada empat hal: menekan angka stunting, meningkatkan ekonomi daerah, mengurangi pengangguran, serta mendorong semangat belajar anak-anak. Banyak siswa datang ke sekolah tanpa sarapan, dan dengan adanya MBG, mereka jadi lebih semangat belajar,” ungkap Nalen.
Selain membuka lapangan kerja, setiap dapur MBG juga wajib memenuhi tiga sertifikasi utama, yaitu sertifikat halal, sertifikat layak higiene sanitasi, dan uji kualitas air, guna memastikan standar keamanan pangan.
Menurut Nalen, untuk Kabupaten Nabire saja dibutuhkan sedikitnya 18 dapur aktif agar seluruh penerima manfaat dapat terlayani dengan baik.
“Kami berharap seluruh pihak mendukung pelaksanaan program ini agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat luas,” tambahnya.
Ketua Gabungan Pengusaha Makan Bergizi (Gapembi) Wilayah Sumatera Barat, Agung Adithia Lingga mengatakan program Makan Bergizi Gartis MBG dapat mendorong perputaran uang di berbagai sektor. Terutama UMKM, pertanian, dan peternakan lokal.
Menurut Agung, pasokan bahan baku dapur gizi sebagian besar diambil langsung dari petani dan peternak di daerah setempat, mulai dari telur, ayam, susu, hingga daging.
“Dengan begitu, program ini tidak hanya menyehatkan penerima manfaat, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujar Agung.
Agung menjelaskan, kolaborasi antara mitra pelaksana dan tim Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) turut berperan penting dalam menjaga kelancaran distribusi dan kualitas bahan pangan. Sinergi tersebut memastikan dapur gizi beroperasi dengan efisien dan melibatkan pelaku usaha lokal dalam rantai pasokan.
Selain memajukan UMKM, dapur gizi juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar. Sebelum pembangunan dapur dimulai, pihak Satuan Pelayanan Penuh Gizi (SPPG) telah membuka lowongan pekerjaan dan menerima lebih dari 300 lamaran. Artinya banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
“Setiap dapur gizi nantinya akan merekrut sekitar 50 orang pekerja. Hal ini bukti bahwa MBG tidak hanya berdampak pada gizi, tetapi juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah,” tambah Agung.
