Jakarta – Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia bergerak cepat melakukan evaluasi dan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini menjadi jawaban atas kekhawatiran publik, sekaligus memastikan distribusi makanan bergizi tetap aman dikonsumsi para siswa.
Di Kota Bontang, Kalimantan Timur, Wakil Wali Kota Agus Haris turun langsung meninjau dapur MBG yang tersebar di beberapa wilayah. Pemeriksaan difokuskan pada kualitas bahan baku, penyimpanan, hingga standar kebersihan alat makan. Ia menegaskan evaluasi menyeluruh akan dilakukan bersama seluruh kepala dapur, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan kepala sekolah penerima manfaat.
“Langkah ini penting, untuk memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak tetap aman dan layak konsumsi. Sudah satu bulan berjalan, jadi saatnya kita mendengar laporan langsung dan melakukan evaluasi menyeluruh,” tegas Agus Haris.
Keseriusan pengawasan juga terlihat di Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Wali Kota Muhammad Sinen meninjau dapur MBG di SPN Polda Maluku Utara sekaligus mendistribusikan makanan ke sekolah. Ia menekankan pentingnya menjaga kandungan gizi, kebersihan, hingga ketepatan waktu distribusi.
“Terlepas dari kesiapan makanannya harus betul-betul memerhatikan kandungan gizi yang baik serta waktu distribusi harus dijaga agar tidak terlambat. Program MBG ini harus berlanjut, karena sangat membantu masyarakat dan dunia pendidikan,” ujarnya.
Di Surabaya, komitmen mutu ditunjukkan Dapur Nikmat Barokah, mitra utama SPPG. Setiap hari hampir 4.000 porsi makanan bergizi diproduksi dengan standar kebersihan tinggi dan distribusi yang dijadwalkan agar tetap segar ketika sampai ke sekolah.
Owner Dapur Nikmat Barokah, Yayuk Eko Agustin, menegaskan kualitas adalah prioritas utama.
“Kami tidak akan pernah berkompromi soal kualitas bahan makanan untuk program MBG ini. Standar operasional kami di atas rata-rata, demi memastikan setiap hidangan aman dan bergizi untuk anak-anak,” ungkapnya.
Langkah-langkah evaluasi ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya ditangani di tingkat pusat, tetapi juga diawasi langsung oleh pemerintah daerah. Dengan keterlibatan kepala daerah, satgas MBG, hingga mitra penyedia makanan, program ini dipastikan terus berjalan dengan standar keamanan yang lebih ketat.
Sebelumnya, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pemerintah tidak akan menghentikan program MBG. Menurutnya, setiap kendala yang muncul harus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan.
“Yang pertama tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan,” ujarnya.
Program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi siswa, sekaligus meringankan beban orang tua.
Meski diwarnai kendala teknis di beberapa wilayah, berbagai daerah kini menunjukkan komitmen kuat untuk melakukan pembenahan agar setiap siswa mendapat manfaat maksimal dari program nasional ini.
