Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan dan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak menimbulkan risiko keracunan pangan. Berbagai insiden keracunan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu mendorong pemerintah memperkuat pengawasan ketat pada setiap tahap rantai produksi dan distribusi makanan dalam program MBG.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama erat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjamin bahwa makanan yang disajikan di bawah program MBG memenuhi standar keamanan pangan nasional.
“Pengawasan keamanan pangan di program MBG sudah menjadi prioritas utama kami. BGN bersama BPOM telah menerapkan pengawasan berlapis mulai dari produksi, pengolahan, hingga distribusi agar kualitas makanan tetap terjaga dan tidak menimbulkan risiko kesehatan seperti keracunan,” ujar Dadan
Kasus-kasus keracunan yang terjadi sebelumnya menjadi perhatian serius pemerintah. Salah satu contoh, BPOM berhasil menggagalkan distribusi sayuran basi yang sempat hampir masuk ke jalur distribusi MBG berkat pemeriksaan rutin dan pengujian ketat. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa pengawasan secara menyeluruh dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kami rutin melakukan sampling dan pengujian produk pangan yang masuk dalam program MBG. Sistem pengawasan ini kami perkuat terutama saat terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait keracunan pangan,” ungkap Taruna.
Selain itu, pemerintah juga melakukan penguatan tata kelola melalui pelatihan bagi pelaku rantai pasok, pembaruan standar operasional prosedur (SOP), dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Upaya ini bertujuan memastikan setiap titik dalam rantai produksi makanan MBG berada dalam pengawasan ketat dan memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan.
Untuk mendukung keberlangsungan dan kualitas MBG, pemerintah juga memperkuat kemandirian produksi susu dalam negeri yang menjadi salah satu komponen utama program tersebut. Baru-baru ini, sebanyak 1.573 ekor sapi perah bunting tiba dari Australia dalam dua hari di akhir Juni 2025. Langkah ini dilakukan agar pasokan susu segar yang dibutuhkan untuk MBG dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menjelaskan bahwa impor sapi perah ini bagian dari strategi untuk meningkatkan populasi sapi perah di dalam negeri.
“Dengan penambahan sapi perah dari Australia, kami berharap produktivitas susu lokal dapat meningkat sehingga mendukung ketahanan pangan dan keberhasilan program MBG,” ujar Agung.
Selain sapi perah dari Australia, pemerintah juga membuka peluang impor sapi hidup dari Brasil. Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat M Panggabean, mengatakan Brasil merupakan mitra potensial untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sapi hidup demi keberlangsungan program MBG.
“Brasil memiliki populasi sapi yang besar dan berkualitas, sehingga kami melihat peluang untuk kerja sama dalam mendatangkan sapi hidup ke Indonesia guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat melalui MBG,” kata Sahat.
Melalui kolaborasi intensif antar lembaga terkait dan penguatan sistem pengawasan, pemerintah bertekad menjadikan MBG sebagai program andalan yang tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah, tetapi juga aman dan bebas dari risiko keracunan.
