Jakarta – Pemerintah Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelaku pengoplosan beras yang merugikan masyarakat dan mencoreng kredibili-tas distribusi pangan nasional. Aksi penertiban ini dilakukan seiring meningkatnya laporan masyarakat terkait praktik peredaran beras oplosan di sejumlah wilayah.
Presiden Prabowo Subianto, meminta aparat penegak hukum mengusut kasus beras biasa yang dioplos menjadi beras premium. Kerugian dari kasus oplosan beras premi-um disebut mencapai Rp100 triliun.
“Dapat laporan lagi, Pak, harga Rp6.500 Pak harga dasarnya tapi jualnya permainan lagi, beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium, dijual Rp5.000, di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara, ini kan penipuan, ini adalah pidana,” kata Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo mengatakan, praktik tersebut merupakan penipuan yang berpotensi merugikan ekonomi negara. Imbas praktik tersebut, kerugian negara disebut mencapai Rp100 triliun setiap tahun.
Di satu sisi, Presiden Prabowo mengatakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, telah beru-paya agar pendapatan negara meningkat melalui pajak hingga tarif bea cukai. Karena itu, pihaknya meminta kepolisian dan kejaksaan agar mengusut kasus tersebut.
“Saya minta Jaksa Agung dan Kapolri usut dan tindak ini pidana,” ujar Presiden Prabowo.
“Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia, adalah Rp100 triliun tiap tahun,” sambung Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo mengatakan banyak pengusaha tidak lagi menerapkan prinsip ekonomi yang normal, melainkan prinsip ekonomi serakah. Karena itu, pihaknya me-nyebut prinsip tersebut sebagai serakahnomic. Pihaknya tidak akan segan menindak pengusaha yang serakah. Sebab, pihaknya telah memberikan peringatan kepada para pengusaha maupun pihak lain agar tidak korupsi.
“Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal neoliberal, pasar bebas, sosialis ekonomi komando dan sebagainya. Ini bukan, ini lain ini, saya beri nama serakahnomics, ini adalah serakahnomics, ini enggak perlu kita kasih perlakuan yang baik,” jelas Presiden Prabowo.
“Saya sudah kasih warning berkali-kali sekian bulan, tolonglah patuhi ketentuan, patuhi undang-undang,” lanjut Presiden Prabowo.
Pemerintah mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap beras berharga tidak wajar serta melaporkan indikasi kecurangan ke pihak berwenang. Dengan langkah-langkah tegas ini, pemerintah berharap dapat menekan praktik curang di sektor pangan dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan beras berkualitas dengan harga yang adil.
[edRW]
