Jakarta — Pemerintah Indonesia terus mendorong optimalisasi pemungutan pajak digital sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional yang menyasar sektor ekonomi modern. Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk PT Jalin Pembayaran Nusantara sebagai badan yang ditugaskan memungut Pajak Digital Luar Negeri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2025. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam menghadapi tantangan transaksi digital lintas negara.
“Penunjukan PT Jalin bertujuan menciptakan sistem perpajakan digital yang modern dan responsif terhadap perkembangan global,” terang Presiden Prabowo dalam pernyataan tertulis.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, menegaskan bahwa sistem pemungutan ini akan memperluas cakupan perpajakan, meningkatkan keadilan fiskal, dan mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak.
“Optimalisasi pajak digital ini bukan sekadar menambah penerimaan negara, tapi juga menyamakan level playing field antara pelaku usaha konvensional dan digital,” ujarnya.
DJP juga terus menyosialisasikan implementasi PMK Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan e-commerce sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP, Hestu Yoga Saksama, mengatakan pemerintah akan menunjuk e-commerce secara bertahap berdasarkan kesiapan sistem dan infrastruktur.
“Kami telah berdialog intensif dengan beberapa platform besar. Dalam waktu dekat, setelah sistem mereka siap, penunjukan akan dilakukan,” ujar Yoga.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyambut positif langkah pemerintah tersebut. Menurutnya, kebijakan ini bukan hanya untuk menambah penerimaan negara, tetapi juga menegakkan keadilan dalam sistem perpajakan nasional. Ia juga mengingatkan agar mekanisme dirancang tanpa membebani konsumen serta menjamin keamanan data pedagang.
“Kebijakan pemungutan pajak digital adalah langkah maju yang perlu didukung. Selain meningkatkan penerimaan negara, ini juga menjadi bentuk keadilan fiskal bagi semua pelaku usaha,” kata Gus Rivqy.
Langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam membangun sistem perpajakan digital yang modern, adil, dan berkelanjutan. Dengan langkah ini, pemerintah menunjukkan komitmen kuat menciptakan sistem perpajakan digital yang adaptif, transparan, dan proaktif dalam menopang pembangunan nasional melalui penerimaan negara yang lebih optimal.
