Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan buruh sebagai bagian dari agenda besar menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 dimaknai sebagai titik balik penguatan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja di seluruh sektor.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Immanuel Ebenezer menyampaikan bahwa negara hadir dan tidak akan abai terhadap nasib buruh, terutama yang bekerja di sektor informal seperti perkebunan dan buruh harian lepas.
“Kami akan terus mendorong agar buruh sawit dan pekerja informal lainnya tidak luput dari perhatian negara. Ini adalah bagian dari agenda besar untuk Indonesia yang lebih adil dan sejahtera,” tegas Wamenaker dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Pelalawan, Riau.
Dalam kesempatan tersebut, Wamenaker juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha untuk memastikan setiap pekerja mendapatkan hak dasar mereka, mulai dari upah layak, jaminan sosial, hingga lingkungan kerja yang aman dan manusiawi. Kegiatan tersebut juga diisi dengan sosialisasi literasi ketenagakerjaan dan manfaat jaminan sosial, sebagai upaya memperluas perlindungan tenaga kerja di tingkat akar rumput.
Bupati Pelalawan, H. Zukri, turut menyampaikan aspirasi daerah dalam mendukung agenda tersebut. Ia menegaskan perlunya pendampingan pemerintah pusat agar buruh di daerah, khususnya buruh sawit, tidak terus hidup dalam ketidakpastian.
“Kesejahteraan buruh adalah cerminan dari keberhasilan pembangunan. Jika buruh sejahtera, daerah pun akan kuat,” ujarnya.
Sementara itu, dari sektor industri, Direktur Utama PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), Didik Prasetiyono, menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan buruh bukan hanya isu kemanusiaan, tetapi juga fondasi daya saing industri nasional.
“Kami menghormati aspirasi para pekerja. Pekerja adalah elemen vital, dan peningkatan kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas bersama,” ucap Didik.
Didik menekankan pentingnya iklim investasi yang sehat dan harmonis, di mana kepastian hukum, efisiensi birokrasi, dan perlindungan tenaga kerja berjalan beriringan. Ia juga mengapresiasi peran aktif Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjaga hubungan industrial yang produktif dan berkelanjutan.
Dengan komitmen kuat dari semua pihak pemerintah pusat, daerah, pengusaha, dan serikat buruh May Day 2025 diharapkan menjadi tonggak perubahan menuju ekosistem ketenagakerjaan nasional yang inklusif dan berdaya saing.
