Jakarta – Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) pada bulan Juli 2025 dalam rangka menjaga daya beli masyarakat serta mengantisipasi potensi tekanan ekonomi yang dapat dirasakan oleh kelompok rentan. Distribusi bantuan ini dilakukan dalam dua bentuk utama, yakni uang tunai dan beras, sebagai langkah konkret untuk menjamin ketahanan sosial ekonomi masyarakat yang memenuhi syarat dan berhak.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf mengatakan dalam data Kementerian Sosial, 80 persen bansos sudah dikucurkan ke seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Bansos sudah 80 persen termasuk bansos penebalan, semua juga sudah kami laporkan ke Presiden,” ujarnya.
Bantuan sosial telah menjangkau 8.028.881 penerima Program Keluarga Harapan (PKH), atau 80,3 dari total penerima. Besaran bantuan tunai yang diberikan tetap disesuaikan dengan struktur kebutuhan dasar masing-masing rumah tangga sasaran.
“Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan harian, termasuk makanan, kesehatan, pendidikan anak, serta kebutuhan mendesak lainnya,” tambahnya.
Sementara itu, bansos dalam bentuk beras didistribusikan melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan Perum Bulog, dengan penyaluran langsung ke daerah-daerah berdasarkan alokasi wilayah yang telah ditentukan. Bantuan pangan beras 20 kilogram (kg) segera disalurkan kepada 18,2 juta KPM mulai awal Juli 2025.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa mengatakan penyaluran bantuan beras akan dilakukan oleh Perum Bulog dari gudang ke titik pembagian di tingkat desa atau kelurahan.
”Maka dari itu, semua pihak yang terlibat, penting untuk melakukan koordinasi dan pemutakhiran data penerima bantuan” ujarnya.
Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mengelola dampak sosial dari berbagai tantangan ekonomi global dan domestik yang dapat mempengaruhi kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Melalui bantuan yang dikucurkan secara langsung dan menyentuh kebutuhan dasar, pemerintah berupaya memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam pemenuhan hak-haknya sebagai bagian dari perlindungan sosial nasional.
Pemerintah akan terus mengevaluasi efektivitas pelaksanaan bansos, baik dari aspek penyasaran, teknis penyaluran, maupun dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Dengan dukungan lintas sektor dan sinergi antarlevel pemerintahan, program bansos bulan Juli 2025 diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam menjaga fondasi kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika perekonomian nasional dan global.
***
