Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pariwisata di Raja Ampat, menyusul beredarnya informasi menyesatkan yang tidak berdasar tentang aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Penutupan sementara dua destinasi wisata tersebut adalah langkah antisipatif pemerintah yang tidak mengganggu keseluruhan aktivitas pariwisata Raja Ampat.
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan di lapangan dan siap mengambil langkah adaptif guna menjamin keberlangsungan pariwisata berkelanjutan di wilayah tersebut.
“Kementerian terus memantau situasi dan siap mengambil langkah adaptif demi memastikan masyarakat lokal tetap menjadi pilar utama dalam pariwisata berkelanjutan,” ujar Widiyanti Putri Wardhana.
Pemerintah juga menegaskan bahwa destinasi lain di Raja Ampat seperti Manta Point, Cape Kri, Cross Wreck, dan Blue Magic tetap dibuka dan tidak terdampak. Lokasi-lokasi tersebut dikenal sebagai situs penyelaman kelas dunia dengan kekayaan hayati laut yang luar biasa.
Kementerian Pariwisata diketahui menjalin kerja sama erat dengan aparat keamanan, serta tokoh adat setempat. Pemerintah daerah juga diminta berperan aktif dalam melindungi wilayah wisata dari potensi kerusakan lingkungan atau konflik sosial.
Raja Ampat sendiri telah ditetapkan sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark dan menjadi salah satu destinasi prioritas nasional. Pemerintah menargetkan kawasan ini menjadi contoh ideal pariwisata berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.
“Kami ingin menghadirkan pengalaman wisata berkelas dunia, tanpa mengorbankan keutuhan lingkungan dan budaya lokal,” ujar Widiyanti.
Langkah pemerintah pusat juga mendapat dukungan dari parlemen. Anggota DPR RI, Aprozi Alam menilai pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) terhadap empat perusahaan di Raja Ampat sebagai keputusan tepat dan strategis.
“Saya mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mencabut izin tambang di Raja Ampat. Ini menunjukkan keberpihakan negara terhadap pelestarian lingkungan dan perlindungan hak masyarakat adat,” ujar Aprozi.
Menurutnya, kebijakan tersebut selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus pemerintah. Eksploitasi tambang yang tidak terkendali berpotensi merusak ekosistem dan mengancam masa depan pariwisata.
“Raja Ampat adalah aset nasional dengan keanekaragaman hayati luar biasa. Eksploitasi tambang yang tidak terkendali dapat merusak ekosistem dan mengancam potensi pariwisata berkelanjutan,” kata Aprozi.
Aprozi Alam juga memastikan untuk terus mendorong kebijakan pemerintah yang mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
“Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola pertambangan di Indonesia agar lebih akuntabel dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Dengan sikap tegas dari pemerintah pusat dan dukungan legislatif, masyarakat diimbau untuk tidak mudah termakan oleh isu palsu yang beredar. Raja Ampat tetap menjadi simbol pariwisata unggulan Indonesia yang dilindungi dan dijaga untuk generasi masa depan.
(*)
