Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan akses energi melalui percepatan Program Listrik Desa (LISDES) yang ditargetkan tuntas pada tahun 2029. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa penyediaan energi tidak sekadar soal kebutuhan, tetapi juga bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Arahan Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan seluruh desa yang belum memiliki listrik segera teraliri, dimulai bertahap sejak tahun ini hingga tuntas pada 2029.
“Bagi saya, energi bukan hanya persoalan kebutuhan, tapi juga bentuk pemerataan dan keadilan dari Aceh sampai Papua,” ujar Bahlil.
Bahlil juga menambahkan bahwa Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit hingga 69,5 GW pada 2034, dengan 76 persen bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi.
“Kini PLN membangun jaringan terlebih dahulu agar pembangkit EBT bisa langsung dimanfaatkan secara optimal tanpa membebani anggaran. Jadi kita pasang jaringan dulu,” jelas Bahlil.
Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman P. Hutajulu mengatakan melalui LISDES, pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia dapat teraliri listrik dengan kualitas yang andal dan ramah lingkungan.
“Listrik bukan hanya soal penerangan. Ini soal pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan masa depan. Dengan listrik, masyarakat desa bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju,” ucap Jisman.
Kementerian ESDM berharap agar PLN dapat menjalankan program tersebut untuk menjamin keberlanjutan dari pelaksanaan program listrik desa.
“Ini sangat penting, karena sudah hampir 80 tahun Indonesia merdeka, masih ada saudara kita yang belum menikmati listrik,” pungkas Jisman.
Dengan semangat kolaborasi dan keberlanjutan, pemerintah optimis bahwa Indonesia akan mencapai 100% rasio elektrifikasi desa pada 2029, menjadi tonggak penting dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial.
