JAKARTA – Percepatan pembangunan Papua perlu terus dijaga agar fokus pada kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting untuk meningkatkan kesejahteraan.
Di tengah proses tersebut, dinamika politik terkait Papua perlu disikapi secara proporsional. Rencana rekonsiliasi sejumlah kelompok dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Port Vila, Vanuatu, pada November 2026 menjadi salah satu agenda yang perlu dicermati.
Berbagai narasi mengenai Papua perlu dilihat berdasarkan fakta dan sumber terpercaya. Dinamika politik tidak seharusnya mengaburkan perkembangan pembangunan yang terus berlangsung di Tanah Papua.
Faktanya, Pemerintah terus mendorong pembangunan Papua melalui berbagai sektor. Infrastruktur dikembangkan bersamaan dengan penguatan pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan sumber daya manusia. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa masa depan Papua tidak hanya berkaitan dengan persoalan keamanan, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Isu Papua juga kembali dibahas dalam Sidang Umum ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia menggunakan hak jawab terhadap pernyataan sejumlah negara yang mengangkat persoalan Papua. Pemerintah menegaskan penanganan dugaan pelanggaran HAM dilakukan melalui institusi nasional dan mekanisme hukum yang berlaku, termasuk Komnas HAM.
Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat menilai Indonesia tetap terbuka terhadap kritik dan dialog mengenai pembangunan, HAM, dan kesejahteraan Papua. Namun, pembahasan mengenai Papua perlu berdasarkan fakta dan data yang dapat diverifikasi.
“Indonesia terbuka terhadap kritik dan dialog mengenai pembangunan, HAM, dan kesejahteraan Papua. Namun, pembahasan harus didasarkan pada fakta, data yang dapat diverifikasi, serta penghormatan terhadap hukum Indonesia dan hukum internasional,” tegas Syahrul.
Pandangan mengenai keberagaman aspirasi masyarakat juga disampaikan Tokoh Pemuda Papua Max Abner Ohee. Menurut Max, satu kelompok tidak dapat otomatis dianggap mewakili seluruh masyarakat Papua yang memiliki kebutuhan dan harapan beragam.
“Masa depan Papua seharusnya lebih banyak diarahkan pada pembangunan pendidikan, peningkatan kesejahteraan, pengembangan potensi ekonomi, serta penciptaan ruang yang lebih besar bagi generasi muda,” ujar Max.
Sementara itu, Tokoh Papua Yanto Eluay mengingatkan masyarakat agar mencermati secara kritis berbagai narasi mengenai HAM dan Papua.
“Pemerintah terus menjalankan pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, dan perekonomian di Papua,” tambah Yanto.
Percepatan pembangunan membutuhkan stabilitas, partisipasi masyarakat, serta informasi yang berimbang. Dinamika politik perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak mengaburkan agenda utama peningkatan kesejahteraan dan pembukaan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Papua. (*)
