Palu, — Pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) terus memperkuat sinergi dengan kalangan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kolaborasi strategis ini dinilai menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih komprehensif, humanis, dan berkelanjutan.
Staf Ahli Kementerian P2MI, Prof. Moh Chotib, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran vital dalam mendukung upaya perlindungan terhadap PMI, baik dalam konteks akademik, teknis, maupun hukum.
“Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung perlindungan pekerja migran Indonesia, baik dari sisi akademis, teknis, maupun hukum,” ujar Prof. Chotib.
Ia menambahkan, dukungan dari kalangan akademisi akan memperkuat fondasi kebijakan dan praktik perlindungan pekerja migran yang tidak hanya berbasis hukum, namun juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan. Menurutnya, perlindungan terhadap PMI harus mencakup seluruh siklus migrasi kerja, mulai dari pra-penempatan, masa kerja di luar negeri, hingga proses pemulangan ke tanah air.
Dalam konteks ini, perguruan tinggi dinilai memiliki kapasitas untuk meningkatkan literasi hukum bagi calon pekerja migran. Selain itu, institusi pendidikan tinggi juga dapat memberikan pelatihan keterampilan kerja serta menyumbangkan data dan hasil riset sebagai dasar penyusunan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran.
“Sinergi antara Kementerian P2MI dan perguruan tinggi harus diperkuat melalui forum-forum diskusi dan kerja sama riset. Kolaborasi ini diharapkan mampu melahirkan solusi konkret atas berbagai persoalan yang masih membayangi pekerja migran, terutama yang berkaitan dengan regulasi dan penegakan hak-hak mereka,” tegas Chotib.
Ia juga menyoroti pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam mencegah praktik migrasi ilegal. Dengan pendekatan berbasis komunitas, mahasiswa yang melaksanakan pengabdian masyarakat dapat menyosialisasikan jalur migrasi yang legal, aman, dan bermartabat.
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Lukman Thahir, menyambut baik inisiatif kerja sama ini. Ia menyatakan bahwa pihak kampus siap berkontribusi aktif dalam mendukung perlindungan dan pemberdayaan PMI.
“Pekerja migran harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, dan perguruan tinggi juga memiliki andil dalam perlindungan,” ujar Lukman Thahir.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kerja sama ini akan mendorong peningkatan kualitas riset dan inovasi di tingkat internasional, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan pekerja migran. UIN Datokarama juga berkomitmen untuk meningkatkan advokasi dan pendampingan bagi PMI, serta mendorong agar alumni memiliki daya saing tinggi untuk bekerja secara profesional di luar negeri.
“Kerja sama ini menjadi landasan UIN Datokarama dalam meningkatkan kontribusi terhadap negara dan masyarakat, khususnya dalam perlindungan, pendampingan, dan pemberdayaan PMI,” pungkasnya.
Dengan kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dapat ditingkatkan secara menyeluruh, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola migrasi yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. [-red]
