Jakarta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan investasi dan belanja yang produktif, sekaligus menjaga ketahanan fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan APBN 2027 menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI. Dalam postur yang disepakati, belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun, sementara pendapatan negara ditetapkan Rp3.435,10 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran berada di level Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa kebijakan fiskal 2027 tetap mengedepankan kehati-hatian, namun diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan dan membuka ruang investasi.
“Kebijakan fiskal harus tetap pruden tetapi tidak pasif. Fiskal harus hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitasnya,” kata Suahasil.
Menurutnya, rancangan APBN 2027 disusun ketika ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan global masih berpotensi mengganggu rantai pasok, meningkatkan volatilitas harga, serta menambah tekanan inflasi. Karena itu, fleksibilitas anggaran tetap diperlukan dengan prinsip disiplin fiskal.
Dalam APBN 2027, pemerintah dan DPR menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Asumsi makro lainnya mencakup inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, suku bunga Surat Berharga Negara tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen, serta harga minyak mentah Indonesia sebesar 75 dolar AS per barel.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan target pertumbuhan tersebut penting untuk memperbesar kapasitas ekonomi nasional dan mendorong aktivitas masyarakat.
“Target 6 persen ini dibutuhkan sebagai jembatan untuk memperbesar kue ekonomi kita,” ujar Said.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat diukur, baik dari sisi output maupun outcome di berbagai sektor,” tegasnya.
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp3.371,26 triliun, sedangkan transfer ke daerah dialokasikan Rp735 triliun. Struktur tersebut diharapkan memperkuat pembiayaan program prioritas, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta menciptakan ruang bagi investasi dan pembangunan.
Fokus tersebut mencakup penguatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan pembangunan nasional.
