*) Oleh : Herry Ramadhan
Pemerintah terus mempercepat transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari agenda besar Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan aset negara dikelola semakin profesional, transparan, efisien, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Melalui Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), proses restrukturisasi dilakukan secara sistematis dengan menata jumlah entitas, memperkuat tata kelola, memperbaiki kinerja keuangan, serta mengembalikan perusahaan negara kepada bisnis inti yang memiliki prospek dan nilai strategis. Langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah membangun BUMN yang lebih sehat sekaligus menjadikan aset negara sebagai kekuatan ekonomi nasional.
Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa proses restrukturisasi diawali dengan membangun basis data yang akurat mengenai seluruh perusahaan negara. Pemerintah sebelumnya menemukan jumlah entitas BUMN dan anak usahanya sangat besar sehingga perlu dilakukan pemetaan secara menyeluruh. Setelah proses pendataan, pemerintah menargetkan penyederhanaan struktur dari sekitar 1.077 entitas menjadi 200–300 perusahaan. Penataan tersebut dilakukan melalui mekanisme likuidasi, konsolidasi, merger, maupun restrukturisasi dengan mempertimbangkan karakter bisnis dan kebutuhan strategis masing-masing perusahaan.
Langkah perampingan tersebut bukan sekadar mengurangi jumlah perusahaan, tetapi merupakan bagian dari upaya membangun struktur BUMN yang lebih kuat dan fokus. Pemerintah ingin mengurangi tumpang tindih kegiatan usaha sehingga setiap perusahaan dapat berkonsentrasi pada kompetensi utama masing-masing. Dengan struktur yang lebih sederhana, koordinasi menjadi lebih mudah, pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat, dan biaya operasional dapat ditekan. Pemerintah juga memperkirakan penyederhanaan struktur perusahaan berpotensi menghasilkan penghematan hingga sekitar Rp50 triliun melalui penghapusan transaksi berlapis dan peningkatan efisiensi operasional.
Dony Oskaria menegaskan bahwa transformasi BUMN tidak hanya diarahkan pada perbaikan kinerja finansial, tetapi juga penguatan tata kelola, kepatuhan hukum, transparansi, dan mitigasi risiko. Pemerintah ingin memastikan seluruh proses restrukturisasi memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan tersebut menjadi penting karena pengelolaan aset negara membutuhkan standar kehati-hatian yang tinggi. Dengan tata kelola yang semakin kuat, BUMN diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memberikan kepastian bagi mitra usaha dan investor.
Presiden Prabowo Subianto menempatkan transformasi BUMN sebagai bagian dari agenda memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia. Menurut Presiden, Danantara memiliki peran strategis untuk mengonsolidasikan kekayaan negara sehingga dapat dikelola secara lebih rapi dan menghasilkan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Hingga akhir Juli 2026, Presiden menyampaikan bahwa sekitar 250 BUMN telah ditutup, dikonsolidasikan, atau digabungkan sebagai bagian dari proses penataan. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa reformasi BUMN bukan lagi sebatas rencana, tetapi telah memasuki tahap implementasi yang konkret.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pengelolaan aset negara secara optimal agar kekayaan yang dimiliki Indonesia dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi baru. Pemerintah tidak ingin aset negara hanya tercatat dalam laporan keuangan, tetapi harus mampu bekerja menghasilkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, memperkuat industri nasional, dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian. Karena itu, pembentukan Danantara dan restrukturisasi BUMN menjadi instrumen penting untuk mengarahkan aset negara kepada kegiatan yang lebih produktif dan memiliki prospek jangka panjang.
Dari sisi operasional, restrukturisasi juga telah memberikan perhatian terhadap keberlangsungan tenaga kerja. Dony Oskaria memastikan proses perampingan BUMN tidak diarahkan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Pegawai dari perusahaan yang dikonsolidasikan tetap menjadi bagian dari perusahaan hasil penggabungan. Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah berupaya menjalankan efisiensi secara sehat, yakni dengan menyederhanakan struktur dan memperbaiki proses bisnis tanpa mengorbankan sumber daya manusia yang menjadi bagian penting dari kekuatan BUMN.
Restrukturisasi juga mulai diterapkan pada sektor-sektor yang membutuhkan penyehatan fundamental. Pada BUMN Karya, misalnya, pemerintah melakukan perbaikan laporan keuangan, restrukturisasi utang, dan konsolidasi berdasarkan kompetensi bisnis. Dony menyebut sektor konstruksi diarahkan menuju tiga core utama, yakni building, infrastructure, dan engineering procurement and construction (EPC). Pendekatan tersebut diharapkan membuat perusahaan lebih fokus, sehat, dan mampu bersaing dengan dukungan tata kelola yang transparan serta terbuka terhadap pengawasan.
Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai kebijakan streamlining BUMN merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Menurutnya, pengurangan jumlah perusahaan dapat membantu mengembalikan BUMN kepada core business sekaligus mengurangi duplikasi kegiatan usaha. Dengan struktur yang lebih sederhana, pengawasan juga dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga perusahaan negara memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kinerja.
Ke depan, pemerintah memiliki pekerjaan penting untuk memastikan momentum restrukturisasi terus menghasilkan perbaikan nyata. BUMN yang lebih ramping harus diikuti dengan peningkatan produktivitas, penguatan manajemen risiko, transparansi laporan keuangan, dan disiplin terhadap tata kelola perusahaan. Dengan arah tersebut, restrukturisasi bukan sekadar perubahan struktur organisasi, melainkan proses membangun kembali kekuatan perusahaan negara agar mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah optimistis BUMN yang semakin bersih, sehat, efisien, dan produktif akan memberikan kontribusi lebih besar bagi penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, penguatan industri, serta kesejahteraan masyarakat. Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintahan Prabowo untuk memastikan kekayaan negara dikelola secara bertanggung jawab dan bekerja sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
)* Penulis adalah Mahasiswa Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman
