Jakarta – Perkembangan Artificial Intelligence atau AI telah mengubah lanskap informasi digital secara signifikan.
Di tengah semakin kompleksnya persaingan algoritma yang menentukan distribusi informasi di berbagai platform digital, pemerintah mengajak masyarakat untuk membiasakan verifikasi informasi sebelum mempercayai maupun menyebarluaskannya.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, menegaskan bahwa di tengah algoritma platform yang dirancang mengejar perhatian pengguna dan kemajuan kecerdasan artifisial yang mampu menghasilkan konten secara instan, ia menegaskan jurnalisme profesional tetap menjadi penjaga fakta dan kepercayaan publik.
Menurutnya, media arus utama dituntut untuk memperkuat fungsi jurnalistik dengan mengedepankan akurasi, verifikasi, etika, dan kredibilitas.
“Jurnalisme harus mendapatkan satu momentum yang tepat untuk bisa kembali merebut perhatian. Karena algoritma dari platform yang dipakai untuk menyebarkan informasi bekerja menarik atensi kita, akan tetapi Jurnalisme dibutuhkan sebagai ruang penjernih informasi,” jelas Wamen Nezar.
Seiring pesatnya perkembangan platform digital, Wamen Nezar juga menjelaskan bahwa kemajuan AI semakin memperbesar tantangan yang dihadapi media.
Teknologi kini mampu menghasilkan artikel, gambar, hingga video yang tampak autentik, termasuk konten manipulatif seperti deepfake, sehingga meningkatkan risiko penyebaran informasi yang menyesatkan.
“Kondisi itu membuat penyebaran disinformasi semakin cepat dan semakin sulit dikenali masyarakat apabila tidak diimbangi dengan praktik jurnalisme yang profesional,” ujarnya.
Wamen Nezar menjelaskan tantangan ruang digital saat ini bukan semata banyaknya informasi, melainkan cara algoritma platform membentuk perhatian dan persepsi publik melalui mekanisme echo chamber dan filter bubble.
“Yang kita hadapi hari ini bukan hanya kompetisi informasi, tetapi juga kompetisi membentuk persepsi. Karena itu, masyarakat membutuhkan media yang bekerja berdasarkan verifikasi, bukan sekadar mengejar viralitas,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Infokomdigi, Asrori S. Karni mengatakan pentingnya pedoman umum dalam verifikasi, produksi, dan distribusi informasi. Prinsip utama yang wajib dipegang teguh adalah tabayyun serta penilaian azas manfaat.
“Sering kita temui, orang yang kita rasa sosok terpelajar dan mestinya paham etika, justru ikut menyebar informasi yang belum terverifikasi. Di sinilah pentingnya prinsip Saring Sebelum Sharing,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa informasi yang benar tidak serta-merta harus langsung dibagikan kepada publik. Ada tahapan evaluasi etis yang harus dilalui, yakni verifikasi kebenaran dan manfaat.
“Informasi akurat, verifikasi, dan akurasi itu untuk memastikan informasi tidak hanya benar, tapi apakah bermanfaat. Sebab, benar saja belum tentu bermanfaat. Jika belum pasti manfaatnya, maka jangan langsung dishare,” ujar Asrori.
