Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh, mulai dari validasi data penerima manfaat, penataan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga standardisasi operasional dapur. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan MBG semakin tepat sasaran, berkualitas, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya peserta didik serta kelompok rentan penerima manfaat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pemerintah sedang melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola MBG sebelum melakukan perluasan layanan. Menurutnya, prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh sistem berjalan sesuai standar agar kualitas layanan tetap terjaga. “Penataan ini memang tidak ada yang baru dulu. Penataan dulu. Kami lagi membereskan internal dulu,” tegas Zulkifli Hasan.
Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pembenahan dilakukan secara lintas kementerian dan lembaga dengan memperkuat pengawasan, validasi data penerima manfaat, serta penyempurnaan tata kelola operasional di seluruh SPPG. Ia menilai kualitas pelaksanaan program menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan anggaran negara dimanfaatkan secara efektif. “Perbaikan tata kelola dilakukan agar program berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menyampaikan bahwa BGN saat ini melakukan penyisiran ulang terhadap data lokasi SPPG agar pembangunan dapur benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan wilayah, termasuk daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi dan akses layanan gizi yang masih terbatas. “Kami masih menyisir data titik-titik SPPG agar benar-benar sesuai dengan target sasaran penerima manfaat,” katanya.
Agustina menambahkan bahwa evaluasi juga dilakukan terhadap standar operasional dapur, sistem distribusi makanan, serta mekanisme pengawasan di lapangan agar kualitas layanan semakin seragam. Menurutnya, pembenahan tidak hanya berfokus pada aspek fisik dapur, tetapi juga pada akurasi data, keamanan pangan, dan tata kelola operasional secara menyeluruh. “Pembenahan dilakukan dari hulu hingga hilir agar seluruh proses penyelenggaraan MBG memenuhi standar yang telah ditetapkan,” ungkapnya.
Melalui pembenahan tata kelola mulai dari validasi data hingga standardisasi dapur MBG, pemerintah optimistis Program Makan Bergizi Gratis akan berjalan semakin tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan gizi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan unggul.
