Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan aparatur negara. Pesan tersebut disampaikan kepada 1.177 perwira remaja TNI-Polri dalam Upacara Prasetya Perwira (Praspa) di Istana Kepresidenan Jakarta sebagai bekal moral sebelum menjalankan tugas mengabdi kepada bangsa dan negara.
Dalam arahannya, Prabowo mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, seorang perwira tidak hanya dituntut profesional dalam menjalankan tugas, tetapi juga wajib menjaga kehormatan dengan menjauhi segala bentuk penyalahgunaan wewenang.
“Integritas adalah kehormatan seorang perwira. Jangan pernah menyalahgunakan jabatan, jangan pernah tergoda korupsi, penyelewengan,” ujar Prabowo.
Ia menegaskan TNI dan Polri merupakan institusi yang memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi rakyat. Karena itu, setiap perwira harus mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Prabowo juga mengingatkan para perwira agar tidak pernah berkompromi dengan berbagai bentuk pelanggaran hukum, termasuk narkoba dan perjudian. Sebab, setiap tindakan yang mengkhianati kepercayaan rakyat akan menghilangkan kehormatan sebagai seorang prajurit maupun anggota kepolisian.
“Jangan pernah menyalahgunakan jabatan, jangan pernah tergoda korupsi, penyelewengan. Jangan pernah berkompromi dengan narkoba, judi, atau pelanggaran hukum lainnya. Sekali Saudara mengkhianati rakyat, saat itu pula Saudara kehilangan kehormatanmu,” tegasnya.
Senada dengan Presiden, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai penguatan integritas juga menjadi perhatian dalam pembinaan kepala daerah. Ia menjelaskan pemerintah telah membekali para kepala daerah melalui retret di Akademi Militer Magelang dengan materi mengenai nasionalisme, disiplin, pengabdian kepada rakyat, serta pencegahan korupsi.
Tito menilai pengawasan terhadap kepala daerah tidak mungkin dilakukan secara terus-menerus karena mereka merupakan pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat. “Mereka orang-orang yang dipilih rakyat melalui pemilihan kepala daerah. Tidak mungkin diawasi 24 jam 7 hari seminggu,” ujarnya.
Ia menjelaskan praktik korupsi dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari tingginya biaya politik, ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pendapatan resmi, hingga lemahnya integritas individu. “Sehingga mereka mencari tambahan dengan korupsi,” ucap Tito.
Untuk menekan potensi penyimpangan, pemerintah terus memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berbagai lembaga terkait, termasuk melalui digitalisasi keuangan pemerintah daerah guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Menurut pemerintah, penguatan sistem harus berjalan beriringan dengan pembentukan karakter berintegritas agar upaya pemberantasan korupsi dapat berlangsung secara berkelanjutan. (*)
